JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menghitung hari. Tampaknya, calon Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut tak lama lagi bakal meninggalkan Indonesia dan bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat.
"Kalau secara resmi sih tidak, tapi tadi dengan saya, Ibu Ani bilang tiket penerbangannya sudah dibeli untuk keberangkatan 26 Mei 2010 nanti," tutur Inspektur Jenderal Kemenkeu Hekinus Manao, Jakarta, Senin (17/5/2010).
Hal ini berarti pada tanggal tersebut secara resmi Sri Mulyani bukan lagi menjabat sebagai Menkeu, melainkan duduk di salah satu kursi petinggi di Bank Dunia menggantikan Juan Jose Daboub yang habis masa jabatannya. Kabar yang tersiar menyebutkan, Sri Mulyani resmi menduduki jabatan barunya tersebut per 1 Juni 2010.
Jelang keberangkatannya, agenda Menkeu tampak lebih padat dari biasanya. Namun, agenda tersebut bukan untuk urusan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pengamatan, Menkeu kerap menghadiri acara perpisahan, mulai dari yang diadakan wartawan hingga dengan pejabat dan karyawan internal Kemenkeu.
Seperti hari ini, seusai menggelar perpisahan dengan pejabat dan karyawan internal Kemenkeu, Sri Mulyani harus melayani permintaan foto bersama. (Kontan/Christine Novita Nababan)
di Pos-kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Rabu, 26 Mei 2010
Jelang Keberangkatan, Sri Mulyani Pulang Kampung
JAKARTA. Sri Mulyani Indrawati baru akan bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, esok hari, Rabu (26/5). Namun, mantan Menteri Keuangan itu masih menyempatkan diri pulang kampung untuk berpamitan. Sri Mulyani melawat ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), institusi pertamanya yang mendudukkan dia di kursi pemerintahan.
“Bappenas merupakan instansi penting, baik dari sisi historisnya, maupun peranannya akhir-akhir ini. Pengalaman saya 14 bulan selama di Bappenas, merupakan episode pembelajaran,” kata Sri Mulyani yang pernah duduk di kursi tertinggi di Bappenas periode Oktober 2004-Desember 2005 tersebut.
Ketika menjabat sebagai Kepala Bappenas, dia mengenang, banyak beban dalam kepemimpinannya. Pasalnya, Bappenas bukan cuma memiliki peranan besar dalam perencanaan pembangunan nasional, tapi juga pada saat yang sama memiliki peran dalam dinamika politik.
“Beruntung, waktu itu masih Kabinet Indonesia Bersatu I, yang mana dipimpin presiden dan wakil presiden baru. Terlebih lagi, wakil presidennya memiliki pengalaman birokrat,” ujarnya.
Ke depan, Sri Mulyani berharap, Bappenas di bawah kepemimpinan Armida S Alisjahbana, yang adalah kakak kelasnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dapat menjadi ikon institusi terhormat dengan sumber daya manusianya yang memiliki intelektual dan integritas tinggi.
di Pos Kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
sumber : Christine Novita Nababan
“Bappenas merupakan instansi penting, baik dari sisi historisnya, maupun peranannya akhir-akhir ini. Pengalaman saya 14 bulan selama di Bappenas, merupakan episode pembelajaran,” kata Sri Mulyani yang pernah duduk di kursi tertinggi di Bappenas periode Oktober 2004-Desember 2005 tersebut.
Ketika menjabat sebagai Kepala Bappenas, dia mengenang, banyak beban dalam kepemimpinannya. Pasalnya, Bappenas bukan cuma memiliki peranan besar dalam perencanaan pembangunan nasional, tapi juga pada saat yang sama memiliki peran dalam dinamika politik.
“Beruntung, waktu itu masih Kabinet Indonesia Bersatu I, yang mana dipimpin presiden dan wakil presiden baru. Terlebih lagi, wakil presidennya memiliki pengalaman birokrat,” ujarnya.
Ke depan, Sri Mulyani berharap, Bappenas di bawah kepemimpinan Armida S Alisjahbana, yang adalah kakak kelasnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dapat menjadi ikon institusi terhormat dengan sumber daya manusianya yang memiliki intelektual dan integritas tinggi.
di Pos Kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
sumber : Christine Novita Nababan
Sabtu, 17 April 2010
Soal Makelar Kasus, Polri Akui sebagai Pil Pahit
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigjen (Pol) Sulistyo Ishak membantah lembaganya dianggap tidak punya niat serius memberantas makelar kasus (markus).
Polisi tidak semuanya negatif, tapi masih banyak juga yang positif.
"Yang jelas, pimpinan Polri tetap konsentrasi dalam pengungkapan markus ini. Polisi tidak semuanya negatif, tapi masih banyak juga yang positif," tegas Sulistyo, Sabtu (27/3/2010), menepis tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Namun, Sulistyo buru-buru mengakui bahwa kasus Gayus ini menjadi pil pahit bagi kepolisian. Ia berharap tim yang dibentuk kepolisian bisa cepat menyelesaikan kasus ini sehingga tidak berdampak kepada 40.000 personel kepolisian.
"Kami sangat berharap betul dengan tim ini. Kami positive thinking untuk membangun Polri lebih baik ke depan. Kalau sekarang ada kerikil, ini memang pil pahit bagi kami. Tapi, kami akan tetap berusaha melayani dan mengayomi masyarakat. Jangan sampai jumlah aparat Polri yang 40.000 terpengaruh oleh ini," pungkasnya.
di Poskan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Polisi tidak semuanya negatif, tapi masih banyak juga yang positif.
"Yang jelas, pimpinan Polri tetap konsentrasi dalam pengungkapan markus ini. Polisi tidak semuanya negatif, tapi masih banyak juga yang positif," tegas Sulistyo, Sabtu (27/3/2010), menepis tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Namun, Sulistyo buru-buru mengakui bahwa kasus Gayus ini menjadi pil pahit bagi kepolisian. Ia berharap tim yang dibentuk kepolisian bisa cepat menyelesaikan kasus ini sehingga tidak berdampak kepada 40.000 personel kepolisian.
"Kami sangat berharap betul dengan tim ini. Kami positive thinking untuk membangun Polri lebih baik ke depan. Kalau sekarang ada kerikil, ini memang pil pahit bagi kami. Tapi, kami akan tetap berusaha melayani dan mengayomi masyarakat. Jangan sampai jumlah aparat Polri yang 40.000 terpengaruh oleh ini," pungkasnya.
di Poskan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Ungkap Makelar Kasus di Polri, Susno Tunjuk Tiga Nama Jenderal
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, menuding keterlibatan tiga jenderal di balik praktik makelar kasus dalam penanganan kasus money laundering dan korupsi dana wajib pajak di Polri. Keterlibatan jenderal-jenderal tersebut dikisahkan Susno terjadi saat Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengusut dugaan kasus pencucian uang yang dilakukan seorang inspektur jenderal pajak bernama Gayus T Tambunan.
"Ada pegawai pajak, inspektur, dia bersama kelompoknya yang beranggotakan empat sampai enam orang mengawasi kewajiban pembayaran pajak di empat sampai enam perusahaan. Di rekening dia, berdasar hasil penelusuran sebuah instansi, masuk aliran dana mencurigakan senilai lebih kurang Rp 25 miliar," kisah Susno mengawali, saat ditemui Persda Network di kediamannya di Jakarta, Sabtu (12/3/2010).
Aliran dana mencurigakan berbentuk dollar dan rupiah yang masuk ke rekening Gayus itu menurutnya mengantarkan instansi yang menemukannya melaporkan hal itu ke Bareskrim. Dari hasil penelusuran Bareskrim, Gayus diketahui melakukan kejahatan pencucian uang senilai Rp 400 juta.
Dari pengembangan penyidikan kasus ditemukan adanya kasus kejahatan korupsi dana wajib pajak senilai Rp 25 miliar. Susno pun memerintahkan Direktur II Ekonomi Khususnya kala itu, Brigjen Edmon Ilyas, untuk memprioritaskan pengusutan kasus itu hingga tuntas. Uang senilai Rp 25 milliar yang diduga sebagai uang hasil kejahatan itu pun dibekukan oleh Susno.
"Waktu saya mau turun dari Kabareskrim, kasus kecil (pencucian uang) itu sudah selesai, tinggal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Yang besar (pajak) masih disidik. Saya masih sempat tanyakan kepada anak buah saya sebelum turun (dari Kabareskrim) bagaimana kelajutan penanganan kasus-kasus," ujar Susno.
"Saya juga masih perintahkan mereka agar kasus (pajak) itu diungkap korupsinya hingga tuntas. Bayangkan saja pegawai kecil saja dapat begitu besarnya, apalagi yang jabatannya lebih besar. Dia bisa begitu kan karena pasti dapat izin dari atasannya. Kan selalu harus melapor dan minta tanda tangan pimpinannya," kata Susno.
Saat lengser dari jabatan Kabareskrim, Susno yang mengaku masih mempunyai jaringan ke dalam Bareskrim suatu saat akan menanyakan kelanjutan penanganan kasus itu. "Waktu saya tanya (kepada anggota Bareskrim), yang kecil katanya sudah dinyatakan P-21 (lengkap) oleh kejaksaan. Tapi yang besar katanya uangnya sudah dicairin. Saya tanya kenapa dicairin atau dibuka (uang senilai Rp 25 milliar yang dibekukan itu)? Katanya karena uang itu diakui sebagai milik Andi Kosasih," ucap Susno.
Andi Kosasih kemudian diketahui Susno sebagai pengusaha. Dia, menurut pengakuan mantan anak buah Susno disertai penelusuran mantan Kapolda Jawa Barat, memiliki kedekatan dengan orang nomor dua di tubuh Polri.
"Dia dibekingi orang kuat. Orang nomor dua (di Polri). Karena kalau bekingnya kompol atau kombes, dia enggak bakal berani main-main dengan direktur. Kalau bekingnya direktur, dia enggak bakal berani main-main sama Kabareskrim. Karena bekingnya orang nomor dua di Polri, makanya Kabareskrim juga enggak berani," ujar Susno.
Menurut Susno, uang senilai Rp 25 milliar itu akhirnya dinyatakan sebagai milik Andi Kosasih yang dititipkannya di rekening Gayus T Tambunan untuk dana pembelian sebidang tanah.
"Masa mau beli tanah pakai menitipkan uang segala. Ke rekening orang lagi. Menitipkannya sejak satu tahun yang lalu lagi. Logikanya, kalau mau beli tanah, ya titip saja dicarikan tanah. Kalau sudah dapat (tanahnya) baru dikasih uangnya atau dibayarkannya sendiri ke yang punya tanah," terang Susno meragukan dana itu milik Andi Kosasih.
Selain menuding nama orang nomor dua di tubuh Polri (yang diduga wakapolri kala itu, Komjen Makbul Padmanegara), Susno juga mengungkap keterlibatan nama beberapa mantan jajarannya di Direktorat Ii Ekonomi Khusus Bareskrim yang "bermain" dalam kasus itu. Mereka adalah Kompol A, Kombes E, AKBP M, Brigjen EI, dan Brigjen RE.
Keterlibatan mereka menurutnya adalah turut menikmati uang senilai Rp 25 milliar yang diduga merupakan hasil kejahatan korupsi dana wajib pajak.
"Uang (Rp 25 milliar) itu ternyata dicincai, dibagi-bagi oleh mereka. Makanya uang itu dibuat sebagai milik Andi Kosasih. Saya enggak bisa bilang mereka masing-masing dapat berapa, dan siapa-siapa saja yang menerima. Nanti saya dibilang nuduh lagi. Biarkan saja itu jadi tugas tim pemburu malaikat, eh mafia hukum. Percuma mereka digaji untuk itu (memberantas mafia hukum)," tandasnya.
-di Poskan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Peristiwa Priok Terjadi Akibat Pendekatan Keliru
Solo (ANTARA) - Peristiwa bentrok antara Satpol PP dengan masyarakat di Priok, Koja, Jakarta Utara, terjadi karena pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dinilai keliru.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, saat menyampaikan paparan dalam acara sarasehan kesejahteraan rakyat bertema "Merajut Kekuatan Melawan Pemiskinan Untuk Kesejahteraan Rakyat", di Solo, Jumat.
Menurut Joko Widodo, peristiwa di Priok itu sebetulnya tidak akan terjadi, jika pemerintah daerah setempat melakukan pendekatan persuasif.
"Bagaimana tidak terjadi bentrok jika Satpol PP setempat diturunkan dengan membawa peralatan lengkap atau kelihatan mau perang menghadapi masyarakat," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat. Jika ada yang tidak setuju beberapa orang dilakukan pendekatan personal.
Hal tersebut, menurut dia, seperti yang dilakukan di Kota Surakarta yang tidak pernah terjadi gejolak jika dilakukan penertiban misalnya memindahkan pedagang kaki lima (PKL), pembangunan pasar tradisional, relokasi warga bantaran Bengawan Solo, dan relokasi pasar Klitikan.
Meskipun, pemerintah daerah memenangkan di pengadilan dalam persoalan persengketaan tanah kata dia, mereka tidak harus langsung mengusir dengan paksa.
Namun, jika masyarakat tidak puas dari hasil keputusan pengadilan tersebut, mereka ditawarkan untuk melakukan banding misalnya.
"Cara pendekatan dengan masyarakat sangat penting agar tidak menimbulkan masalah baru. Jika mereka tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka ditawarkan untuk banding. Maka, bentrokan dapat dihindarkan," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya dalam menangani suatu permasalahan yang berbenturan dengan masyarakat di Kota Surakarta dapat dikatakan berhasil.
Bahkan, banyak dari daerah lain yang melakukan studi banding bagaimana caranya di kota ini melakukan relokasi PLK maupun pasar tidak menimbulkan masalah baru.
"Perlengkapan seperti alat pelindung, semuanya dimasukan ke gudang. Ada Satpol PP dari daerah lain yang meminta agar dilengkapi senjata api. Hal itu terlalu berlebihan," katanya.
Joko Widodo, mengatakan, Pemerintah Kota Surakarta melalui Satpol PP berangkat untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat harus dengan pikiran yang jernih.
Menurut Joko Widodo, Satpol PP Kota Surakarta setiap ada tugas yang berbenturan langsung dengan masyarakat harus dengan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
"Kita jangan berniat maju perang, tetapi bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik," katanya.
Menurut Wali Kota, pemerintah Kota Surakarta dalam menangani setiap masalah yang berhubungan dengan masyarakat seperti relokasi warga di bantaran Bengawan Solo, pasar Klithikan, dan PKL tidak menemui hambatan.
"Kita melakukan dialog dengan masyarakat untuk mencari jalan yang terbaik," katanya.
Bahkan, lanjut dia, jika dialog masih ada hambatan dengan sekelompok orang, maka dilakukan dengan cara personal.
Hal tersebut, kata wali kota, hasilnya sangat memuaskan. kenyataannya di Kota Surakarta setiap dilakukan pemindahan atau relokasi PKL, warga bantaran, dan pembangunan pasar tradisional tidak pernah ada masalah.
Menurut dia, jika pemkot menghadapi jalan buntu menghadapi masyarakat, maka pemkot baru akan menuju ke ranah hukum.
"Kita tidak pernah mengedepankan kekerasan. PKL jika barang daganganya diambil oleh Satpol PP akan marah karena hal itu merupakan aset mereka untuk mempertahanan hidupnya," katanya.
Menurut dia, dengan cara tersebut Pemkot Surakarta dalam mengembangkan pembangunan daerahnya tidak pernah terjadi gejolak sehingga perekonomian rakyat bisa berkembang.
"Hal itu, tentu saja akan banyak masuk para penanam modal di kota ini, secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
di Pos kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
JK: Peristiwa Priok Itu Kerusuhan, Bukan Konflik
Jakarta - Palang Merah Indonesia (PMI) menilai bentrokan antara aparat keamanan dan warga dalam upaya pembongkaran makam Mbah Priok adalah kerusuhan, bukan konflik. PMI juga siap membantu penyelesaian masalah tersebut dari sisi kemanusiaan.
"Ini adalah kekerasan dalam kerusuhan. Violence. Maka kita harus hati-hati menilainya. Banyak aspek-aspeknya. PMI tentu hanya berbicara dalam tataran kemanusiaan," ujar JK.
Hal itu dikatakan JK usai memimpin rapat dengan jajarannya di Kantor PMI Pusat, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (15/4/2010). Rapat digelar guna merespon permintaan Gubernur DKI Fauzi Bowo agar PMI ikut terlibat dalam penyelidikan kerusuhan Priok.
JK mengatakan, PMI selalu siap untuk memenuhi permintaan tugas kemanusiaan dari pihak manapun. Saat kerusuhan pecah kemarin, kata JK, PMI adalah instansi pertama datang untuk memberikan bantuan.
"Kita langsung kirim ambulan, dokter dan kantung darah. Ambulan kita malah ada yang kena pukul," kata JK.
JK menegaskan, PMI tidak akan memenuhi tugas-tugas di luar koridor kemanusiaan. Termasuk dalam hal mediasi yang pasti akan membicarakan aspek hukum keperdataan antara pihak ahli waris makam, PT Pelindo dan Pemprov DKI.
"Kita tidak bicara dalam tataran hukum, itu urusan pengadilan. PMI harus menjaga netralitasnya," kata JK.
"Ini adalah kekerasan dalam kerusuhan. Violence. Maka kita harus hati-hati menilainya. Banyak aspek-aspeknya. PMI tentu hanya berbicara dalam tataran kemanusiaan," ujar JK.
Hal itu dikatakan JK usai memimpin rapat dengan jajarannya di Kantor PMI Pusat, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (15/4/2010). Rapat digelar guna merespon permintaan Gubernur DKI Fauzi Bowo agar PMI ikut terlibat dalam penyelidikan kerusuhan Priok.
JK mengatakan, PMI selalu siap untuk memenuhi permintaan tugas kemanusiaan dari pihak manapun. Saat kerusuhan pecah kemarin, kata JK, PMI adalah instansi pertama datang untuk memberikan bantuan.
"Kita langsung kirim ambulan, dokter dan kantung darah. Ambulan kita malah ada yang kena pukul," kata JK.
JK menegaskan, PMI tidak akan memenuhi tugas-tugas di luar koridor kemanusiaan. Termasuk dalam hal mediasi yang pasti akan membicarakan aspek hukum keperdataan antara pihak ahli waris makam, PT Pelindo dan Pemprov DKI.
"Kita tidak bicara dalam tataran hukum, itu urusan pengadilan. PMI harus menjaga netralitasnya," kata JK.
Mbah Priok 'Hidup' Lagi?
Kerusuhan di kawasan Tanjung Priok berkaitan dengan upaya Satpol PP membersihkan lahan sekitar makam Mbah Priok mengingatkan orang pada kerusuhan di kawasan yang sama pada 1980-an.
Walaupun pemicunya berbeda, tapi banyak berkaitan dengan sikap dan tindakan aparat pemerintahan, khususnya Satpol PP, dalam berhubungan dengan rakyat kebanyakan. Kesan arogan, adigang-adigung-adiguno, sopo siro sopo ingsun (Jawa) yang secara ringkas bisa diartikan sebagai suatu tindakan sewenang-wenang pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan, cukup kuat dibalik peristiwa Priok tersebut.
“Hei, kerusuhan Priok, Rabu kemarin itu menandai Mbah Priok ‘hidup’ lagi,” celetuk seorang teman. Celakanya, aparat selalu mempunyai kuasa untuk menghindari tanggung jawab atas peristiwa Mbah Priok di atas dengan menyatakan bahwa tidak ada maksud dari aparat pemerintah menggusur makam Mbah Priok.
Mereka bahkan dengan enteng menyatakan bahwa makam Mbah Priok sebenarnya sudah tidak ada lagi di kawasan itu karena sudah pernah diserahterimakan Dinas Pariwisata dan ahli waris kepada PT Pelindo Jaya. Mereka, aparat itu, berdalih bahwa kerusuhan itu lebih karena rakyat salah paham dan salah informasi. Karena itu, aparat pemerintah dan Satpol PP tidak salah. Seolah kesalahpahaman rakyat dan ketidakakuratan informasi rakyat menjadi biang pemicu sehingga tidak perlu harus ada yang bertanggung jawab dan disalahkan.***
Kiranya di sini perlu semua pihak merenung ulang. Jika saja pemicu kasus Mbah Priok adalah kesalahanpahaman atau ketidakakuratan informasi yang diterima rakyat, pertanyaan yang perlu dijawab ialah mengapa bisa hal itu terjadi? Mengapa rakyat salah paham? Mengapa informasi yang diterima masyarakat lapis bawah itu tidak akurat? Dalam situasi seperti demikian, harus dimengerti bahwa bukanlah rakyat yang salah paham, melainkan aparatlah yang salah memahami cara berpikir dan cara merasa rakyat kebanyakan tersebut.
Di sinilah pentingnya kearifan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap perumusan kebijakan pemerintahan, dalam setiap komunikasi dengan rakyat dan dalam setiap eksekusi kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak. Jika karena rakyat kurang informasi atau salah mengerti, lalu rakyat bertindak anarkistis, merusak kendaraan dinas aparat, aparatlah yang harus bertanggung jawab karena gagal membuat rakyat mengerti dan memahami persoalan yang disengketakan.
Jika maksud pemerintah bukanlah hendak menggusur makam Mbah Priok, patut pertanyakan apa yang telah dilakukan jika rakyat kebanyakan memahami “serbuan” Satpol PP itu sebagai upaya menggusur makam pepunden yang mereka hormati. Ini jelas merupakan kecerobohan aparat dalam menyosialisasikan program-programnya. Apalagi jika rakyat yang memandang suci Mbah Priok itu sampai tidak mengerti jika kerangka Mbah Priok ternyata sudah dipindahkan dari lokasi yang disucikan itu justru lebih berbahaya karena rakyat bisa merasa telah ditipu.***
Peristiwa Mbah Priok itu menggambarkan suasana kepemerintahan ketika aparat penegak hukum merasa menjadi hukum itu sendiri, bertindak atas tafsirnya sendiri kepada rakyat yang mestinya dilindungi. Jika demikian, jika DPRD pun konon belum diajak dialog, peristiwa berdarah itu akan kembali terjadi. Aparat sering berdalih bahwa tindakannya atas suatu benda atau wilayah didasarkan pertimbangan yang rasional bagi kepentingan rakyat banyak.
Sayangnya, pertimbangan bagi kepentingan rakyat itu belum dengan baik didialogkan dengan rakyat sehingga mereka memahami dan mengerti yang untuk itu membutuhkan waktu cukup lama yang mungkin tidak ekonomis, tidak produktif, bahkan melelahkan. Jika demikianlah cara berpikir dan bertindak dari aparat pemerintahan, wajar jika harus dibayar dengan peristiwa Mbah Priok.
Kiranya perlu disadari bahwa aparat mestinya memahami betul bahwa mereka diberi tugas dan menerima wewenang untuk kepentingan dan dari rakyat banyak. Alasan bahwa makam Mbah Priok sudah diserahkan ke PT Pelindo Jaya, jika tanpa dipahami rakyat, justru bisa menjadi pemicu kemarahan masa yang lebih besar. Aparat menyatakan masyarakat telah salah informasi, itu menjadi penanda sang aparat telah gagal memahami peran, fungsi, wewenang, dan cara berpikir dan bertindak rakyat banyak yang harus mereka lindungi dan harus mereka layani.
Di sisi lain, peristiwa Mbah Priok, yang langsung dan tidak langsung, melibatkan emosi keagamaan itu juga seharusnya mendorong elite dan cendekiawan agama (Islam) untuk mengkaji ulang model dakwah dan komunikasi yang selama ini mereka lakukan dengan umat di lapis bawah. Lapisan elite keagamaan di tingkat nasional bisa dengan gampang mengambil jarak dari benda-benda dan kawasan yang disucikan oleh komunitas paling bawah, tapi tidak mudah bagi elite di tingkat kawasan itu.
Suatu benda atau wilayah yang disucikan itu memang dan mungkin merupakan benda dan wilayah rasional dan sekuler, tapi bagi rakyat suatu benda atau wilayah dianggap suci dan keramat dengan segala aura magis, politis, dan ekonomis, yang mestinya dilindungi aparat. Tidak gampang bagi rakyat lapis bawah itu untuk meredakan emosi kekeramatannya dengan menundanya besok hari lalu berdialog dengan kepala dingin karena ruhnya telah dicemarkan, dilecehkan, dan dicerabut dari kehidupannya.
Jika rakyat tanpa label itu diberi ruang untuk berbicara lantang, mungkin mereka akan berkata, ”Hai, orang-orang penting negeri ini, dengarlah kami setelah sekian lama kami mendengarmu!” Saatnya suara rakyat diperlakukan sebagai suara tuhan, bukan sekadar slogan praktik demokrasi, tapi sebagai ruh dari setiap tindakan berdemokrasi itu sendiri.
Atau, kita memang tidak pernah jera berbuat keliru, congkak, penuh gengsi, merasa benar sendiri lebih cerdas dan lebih pintar dibandingkan dengan rakyat kebanyakan sehingga Mbah Priok “bangkit kembali” melawan kesewenang- wenangan, konon seperti legenda yang hidup saat sang habib memasuki wilayah negeri ini berabad lalu di zaman koloni. Ketahuilah! Orang yang tampak biasa, rakyat kebanyakan yang tidak pernah makan sekolahan, seringkali lebih arif daripada lulusan perguruan tinggi ternama jika tanpa hati.
Abdul Munir Mulkhan
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Anggota Komnas HAM
Walaupun pemicunya berbeda, tapi banyak berkaitan dengan sikap dan tindakan aparat pemerintahan, khususnya Satpol PP, dalam berhubungan dengan rakyat kebanyakan. Kesan arogan, adigang-adigung-adiguno, sopo siro sopo ingsun (Jawa) yang secara ringkas bisa diartikan sebagai suatu tindakan sewenang-wenang pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan, cukup kuat dibalik peristiwa Priok tersebut.
“Hei, kerusuhan Priok, Rabu kemarin itu menandai Mbah Priok ‘hidup’ lagi,” celetuk seorang teman. Celakanya, aparat selalu mempunyai kuasa untuk menghindari tanggung jawab atas peristiwa Mbah Priok di atas dengan menyatakan bahwa tidak ada maksud dari aparat pemerintah menggusur makam Mbah Priok.
Mereka bahkan dengan enteng menyatakan bahwa makam Mbah Priok sebenarnya sudah tidak ada lagi di kawasan itu karena sudah pernah diserahterimakan Dinas Pariwisata dan ahli waris kepada PT Pelindo Jaya. Mereka, aparat itu, berdalih bahwa kerusuhan itu lebih karena rakyat salah paham dan salah informasi. Karena itu, aparat pemerintah dan Satpol PP tidak salah. Seolah kesalahpahaman rakyat dan ketidakakuratan informasi rakyat menjadi biang pemicu sehingga tidak perlu harus ada yang bertanggung jawab dan disalahkan.***
Kiranya di sini perlu semua pihak merenung ulang. Jika saja pemicu kasus Mbah Priok adalah kesalahanpahaman atau ketidakakuratan informasi yang diterima rakyat, pertanyaan yang perlu dijawab ialah mengapa bisa hal itu terjadi? Mengapa rakyat salah paham? Mengapa informasi yang diterima masyarakat lapis bawah itu tidak akurat? Dalam situasi seperti demikian, harus dimengerti bahwa bukanlah rakyat yang salah paham, melainkan aparatlah yang salah memahami cara berpikir dan cara merasa rakyat kebanyakan tersebut.
Di sinilah pentingnya kearifan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap perumusan kebijakan pemerintahan, dalam setiap komunikasi dengan rakyat dan dalam setiap eksekusi kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak. Jika karena rakyat kurang informasi atau salah mengerti, lalu rakyat bertindak anarkistis, merusak kendaraan dinas aparat, aparatlah yang harus bertanggung jawab karena gagal membuat rakyat mengerti dan memahami persoalan yang disengketakan.
Jika maksud pemerintah bukanlah hendak menggusur makam Mbah Priok, patut pertanyakan apa yang telah dilakukan jika rakyat kebanyakan memahami “serbuan” Satpol PP itu sebagai upaya menggusur makam pepunden yang mereka hormati. Ini jelas merupakan kecerobohan aparat dalam menyosialisasikan program-programnya. Apalagi jika rakyat yang memandang suci Mbah Priok itu sampai tidak mengerti jika kerangka Mbah Priok ternyata sudah dipindahkan dari lokasi yang disucikan itu justru lebih berbahaya karena rakyat bisa merasa telah ditipu.***
Peristiwa Mbah Priok itu menggambarkan suasana kepemerintahan ketika aparat penegak hukum merasa menjadi hukum itu sendiri, bertindak atas tafsirnya sendiri kepada rakyat yang mestinya dilindungi. Jika demikian, jika DPRD pun konon belum diajak dialog, peristiwa berdarah itu akan kembali terjadi. Aparat sering berdalih bahwa tindakannya atas suatu benda atau wilayah didasarkan pertimbangan yang rasional bagi kepentingan rakyat banyak.
Sayangnya, pertimbangan bagi kepentingan rakyat itu belum dengan baik didialogkan dengan rakyat sehingga mereka memahami dan mengerti yang untuk itu membutuhkan waktu cukup lama yang mungkin tidak ekonomis, tidak produktif, bahkan melelahkan. Jika demikianlah cara berpikir dan bertindak dari aparat pemerintahan, wajar jika harus dibayar dengan peristiwa Mbah Priok.
Kiranya perlu disadari bahwa aparat mestinya memahami betul bahwa mereka diberi tugas dan menerima wewenang untuk kepentingan dan dari rakyat banyak. Alasan bahwa makam Mbah Priok sudah diserahkan ke PT Pelindo Jaya, jika tanpa dipahami rakyat, justru bisa menjadi pemicu kemarahan masa yang lebih besar. Aparat menyatakan masyarakat telah salah informasi, itu menjadi penanda sang aparat telah gagal memahami peran, fungsi, wewenang, dan cara berpikir dan bertindak rakyat banyak yang harus mereka lindungi dan harus mereka layani.
Di sisi lain, peristiwa Mbah Priok, yang langsung dan tidak langsung, melibatkan emosi keagamaan itu juga seharusnya mendorong elite dan cendekiawan agama (Islam) untuk mengkaji ulang model dakwah dan komunikasi yang selama ini mereka lakukan dengan umat di lapis bawah. Lapisan elite keagamaan di tingkat nasional bisa dengan gampang mengambil jarak dari benda-benda dan kawasan yang disucikan oleh komunitas paling bawah, tapi tidak mudah bagi elite di tingkat kawasan itu.
Suatu benda atau wilayah yang disucikan itu memang dan mungkin merupakan benda dan wilayah rasional dan sekuler, tapi bagi rakyat suatu benda atau wilayah dianggap suci dan keramat dengan segala aura magis, politis, dan ekonomis, yang mestinya dilindungi aparat. Tidak gampang bagi rakyat lapis bawah itu untuk meredakan emosi kekeramatannya dengan menundanya besok hari lalu berdialog dengan kepala dingin karena ruhnya telah dicemarkan, dilecehkan, dan dicerabut dari kehidupannya.
Jika rakyat tanpa label itu diberi ruang untuk berbicara lantang, mungkin mereka akan berkata, ”Hai, orang-orang penting negeri ini, dengarlah kami setelah sekian lama kami mendengarmu!” Saatnya suara rakyat diperlakukan sebagai suara tuhan, bukan sekadar slogan praktik demokrasi, tapi sebagai ruh dari setiap tindakan berdemokrasi itu sendiri.
Atau, kita memang tidak pernah jera berbuat keliru, congkak, penuh gengsi, merasa benar sendiri lebih cerdas dan lebih pintar dibandingkan dengan rakyat kebanyakan sehingga Mbah Priok “bangkit kembali” melawan kesewenang- wenangan, konon seperti legenda yang hidup saat sang habib memasuki wilayah negeri ini berabad lalu di zaman koloni. Ketahuilah! Orang yang tampak biasa, rakyat kebanyakan yang tidak pernah makan sekolahan, seringkali lebih arif daripada lulusan perguruan tinggi ternama jika tanpa hati.
Abdul Munir Mulkhan
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Anggota Komnas HAM
-di Pos Kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Langganan:
Postingan (Atom)