Solo (ANTARA) - Peristiwa bentrok antara Satpol PP dengan masyarakat di Priok, Koja, Jakarta Utara, terjadi karena pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dinilai keliru.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, saat menyampaikan paparan dalam acara sarasehan kesejahteraan rakyat bertema "Merajut Kekuatan Melawan Pemiskinan Untuk Kesejahteraan Rakyat", di Solo, Jumat.
Menurut Joko Widodo, peristiwa di Priok itu sebetulnya tidak akan terjadi, jika pemerintah daerah setempat melakukan pendekatan persuasif.
"Bagaimana tidak terjadi bentrok jika Satpol PP setempat diturunkan dengan membawa peralatan lengkap atau kelihatan mau perang menghadapi masyarakat," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat. Jika ada yang tidak setuju beberapa orang dilakukan pendekatan personal.
Hal tersebut, menurut dia, seperti yang dilakukan di Kota Surakarta yang tidak pernah terjadi gejolak jika dilakukan penertiban misalnya memindahkan pedagang kaki lima (PKL), pembangunan pasar tradisional, relokasi warga bantaran Bengawan Solo, dan relokasi pasar Klitikan.
Meskipun, pemerintah daerah memenangkan di pengadilan dalam persoalan persengketaan tanah kata dia, mereka tidak harus langsung mengusir dengan paksa.
Namun, jika masyarakat tidak puas dari hasil keputusan pengadilan tersebut, mereka ditawarkan untuk melakukan banding misalnya.
"Cara pendekatan dengan masyarakat sangat penting agar tidak menimbulkan masalah baru. Jika mereka tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka ditawarkan untuk banding. Maka, bentrokan dapat dihindarkan," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya dalam menangani suatu permasalahan yang berbenturan dengan masyarakat di Kota Surakarta dapat dikatakan berhasil.
Bahkan, banyak dari daerah lain yang melakukan studi banding bagaimana caranya di kota ini melakukan relokasi PLK maupun pasar tidak menimbulkan masalah baru.
"Perlengkapan seperti alat pelindung, semuanya dimasukan ke gudang. Ada Satpol PP dari daerah lain yang meminta agar dilengkapi senjata api. Hal itu terlalu berlebihan," katanya.
Joko Widodo, mengatakan, Pemerintah Kota Surakarta melalui Satpol PP berangkat untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat harus dengan pikiran yang jernih.
Menurut Joko Widodo, Satpol PP Kota Surakarta setiap ada tugas yang berbenturan langsung dengan masyarakat harus dengan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
"Kita jangan berniat maju perang, tetapi bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik," katanya.
Menurut Wali Kota, pemerintah Kota Surakarta dalam menangani setiap masalah yang berhubungan dengan masyarakat seperti relokasi warga di bantaran Bengawan Solo, pasar Klithikan, dan PKL tidak menemui hambatan.
"Kita melakukan dialog dengan masyarakat untuk mencari jalan yang terbaik," katanya.
Bahkan, lanjut dia, jika dialog masih ada hambatan dengan sekelompok orang, maka dilakukan dengan cara personal.
Hal tersebut, kata wali kota, hasilnya sangat memuaskan. kenyataannya di Kota Surakarta setiap dilakukan pemindahan atau relokasi PKL, warga bantaran, dan pembangunan pasar tradisional tidak pernah ada masalah.
Menurut dia, jika pemkot menghadapi jalan buntu menghadapi masyarakat, maka pemkot baru akan menuju ke ranah hukum.
"Kita tidak pernah mengedepankan kekerasan. PKL jika barang daganganya diambil oleh Satpol PP akan marah karena hal itu merupakan aset mereka untuk mempertahanan hidupnya," katanya.
Menurut dia, dengan cara tersebut Pemkot Surakarta dalam mengembangkan pembangunan daerahnya tidak pernah terjadi gejolak sehingga perekonomian rakyat bisa berkembang.
"Hal itu, tentu saja akan banyak masuk para penanam modal di kota ini, secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
di Pos kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Tidak ada komentar:
Posting Komentar