JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigjen (Pol) Sulistyo Ishak membantah lembaganya dianggap tidak punya niat serius memberantas makelar kasus (markus).
Polisi tidak semuanya negatif, tapi masih banyak juga yang positif.
"Yang jelas, pimpinan Polri tetap konsentrasi dalam pengungkapan markus ini. Polisi tidak semuanya negatif, tapi masih banyak juga yang positif," tegas Sulistyo, Sabtu (27/3/2010), menepis tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Namun, Sulistyo buru-buru mengakui bahwa kasus Gayus ini menjadi pil pahit bagi kepolisian. Ia berharap tim yang dibentuk kepolisian bisa cepat menyelesaikan kasus ini sehingga tidak berdampak kepada 40.000 personel kepolisian.
"Kami sangat berharap betul dengan tim ini. Kami positive thinking untuk membangun Polri lebih baik ke depan. Kalau sekarang ada kerikil, ini memang pil pahit bagi kami. Tapi, kami akan tetap berusaha melayani dan mengayomi masyarakat. Jangan sampai jumlah aparat Polri yang 40.000 terpengaruh oleh ini," pungkasnya.
di Poskan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Sabtu, 17 April 2010
Ungkap Makelar Kasus di Polri, Susno Tunjuk Tiga Nama Jenderal
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, menuding keterlibatan tiga jenderal di balik praktik makelar kasus dalam penanganan kasus money laundering dan korupsi dana wajib pajak di Polri. Keterlibatan jenderal-jenderal tersebut dikisahkan Susno terjadi saat Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengusut dugaan kasus pencucian uang yang dilakukan seorang inspektur jenderal pajak bernama Gayus T Tambunan.
"Ada pegawai pajak, inspektur, dia bersama kelompoknya yang beranggotakan empat sampai enam orang mengawasi kewajiban pembayaran pajak di empat sampai enam perusahaan. Di rekening dia, berdasar hasil penelusuran sebuah instansi, masuk aliran dana mencurigakan senilai lebih kurang Rp 25 miliar," kisah Susno mengawali, saat ditemui Persda Network di kediamannya di Jakarta, Sabtu (12/3/2010).
Aliran dana mencurigakan berbentuk dollar dan rupiah yang masuk ke rekening Gayus itu menurutnya mengantarkan instansi yang menemukannya melaporkan hal itu ke Bareskrim. Dari hasil penelusuran Bareskrim, Gayus diketahui melakukan kejahatan pencucian uang senilai Rp 400 juta.
Dari pengembangan penyidikan kasus ditemukan adanya kasus kejahatan korupsi dana wajib pajak senilai Rp 25 miliar. Susno pun memerintahkan Direktur II Ekonomi Khususnya kala itu, Brigjen Edmon Ilyas, untuk memprioritaskan pengusutan kasus itu hingga tuntas. Uang senilai Rp 25 milliar yang diduga sebagai uang hasil kejahatan itu pun dibekukan oleh Susno.
"Waktu saya mau turun dari Kabareskrim, kasus kecil (pencucian uang) itu sudah selesai, tinggal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Yang besar (pajak) masih disidik. Saya masih sempat tanyakan kepada anak buah saya sebelum turun (dari Kabareskrim) bagaimana kelajutan penanganan kasus-kasus," ujar Susno.
"Saya juga masih perintahkan mereka agar kasus (pajak) itu diungkap korupsinya hingga tuntas. Bayangkan saja pegawai kecil saja dapat begitu besarnya, apalagi yang jabatannya lebih besar. Dia bisa begitu kan karena pasti dapat izin dari atasannya. Kan selalu harus melapor dan minta tanda tangan pimpinannya," kata Susno.
Saat lengser dari jabatan Kabareskrim, Susno yang mengaku masih mempunyai jaringan ke dalam Bareskrim suatu saat akan menanyakan kelanjutan penanganan kasus itu. "Waktu saya tanya (kepada anggota Bareskrim), yang kecil katanya sudah dinyatakan P-21 (lengkap) oleh kejaksaan. Tapi yang besar katanya uangnya sudah dicairin. Saya tanya kenapa dicairin atau dibuka (uang senilai Rp 25 milliar yang dibekukan itu)? Katanya karena uang itu diakui sebagai milik Andi Kosasih," ucap Susno.
Andi Kosasih kemudian diketahui Susno sebagai pengusaha. Dia, menurut pengakuan mantan anak buah Susno disertai penelusuran mantan Kapolda Jawa Barat, memiliki kedekatan dengan orang nomor dua di tubuh Polri.
"Dia dibekingi orang kuat. Orang nomor dua (di Polri). Karena kalau bekingnya kompol atau kombes, dia enggak bakal berani main-main dengan direktur. Kalau bekingnya direktur, dia enggak bakal berani main-main sama Kabareskrim. Karena bekingnya orang nomor dua di Polri, makanya Kabareskrim juga enggak berani," ujar Susno.
Menurut Susno, uang senilai Rp 25 milliar itu akhirnya dinyatakan sebagai milik Andi Kosasih yang dititipkannya di rekening Gayus T Tambunan untuk dana pembelian sebidang tanah.
"Masa mau beli tanah pakai menitipkan uang segala. Ke rekening orang lagi. Menitipkannya sejak satu tahun yang lalu lagi. Logikanya, kalau mau beli tanah, ya titip saja dicarikan tanah. Kalau sudah dapat (tanahnya) baru dikasih uangnya atau dibayarkannya sendiri ke yang punya tanah," terang Susno meragukan dana itu milik Andi Kosasih.
Selain menuding nama orang nomor dua di tubuh Polri (yang diduga wakapolri kala itu, Komjen Makbul Padmanegara), Susno juga mengungkap keterlibatan nama beberapa mantan jajarannya di Direktorat Ii Ekonomi Khusus Bareskrim yang "bermain" dalam kasus itu. Mereka adalah Kompol A, Kombes E, AKBP M, Brigjen EI, dan Brigjen RE.
Keterlibatan mereka menurutnya adalah turut menikmati uang senilai Rp 25 milliar yang diduga merupakan hasil kejahatan korupsi dana wajib pajak.
"Uang (Rp 25 milliar) itu ternyata dicincai, dibagi-bagi oleh mereka. Makanya uang itu dibuat sebagai milik Andi Kosasih. Saya enggak bisa bilang mereka masing-masing dapat berapa, dan siapa-siapa saja yang menerima. Nanti saya dibilang nuduh lagi. Biarkan saja itu jadi tugas tim pemburu malaikat, eh mafia hukum. Percuma mereka digaji untuk itu (memberantas mafia hukum)," tandasnya.
-di Poskan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Peristiwa Priok Terjadi Akibat Pendekatan Keliru
Solo (ANTARA) - Peristiwa bentrok antara Satpol PP dengan masyarakat di Priok, Koja, Jakarta Utara, terjadi karena pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dinilai keliru.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, saat menyampaikan paparan dalam acara sarasehan kesejahteraan rakyat bertema "Merajut Kekuatan Melawan Pemiskinan Untuk Kesejahteraan Rakyat", di Solo, Jumat.
Menurut Joko Widodo, peristiwa di Priok itu sebetulnya tidak akan terjadi, jika pemerintah daerah setempat melakukan pendekatan persuasif.
"Bagaimana tidak terjadi bentrok jika Satpol PP setempat diturunkan dengan membawa peralatan lengkap atau kelihatan mau perang menghadapi masyarakat," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat. Jika ada yang tidak setuju beberapa orang dilakukan pendekatan personal.
Hal tersebut, menurut dia, seperti yang dilakukan di Kota Surakarta yang tidak pernah terjadi gejolak jika dilakukan penertiban misalnya memindahkan pedagang kaki lima (PKL), pembangunan pasar tradisional, relokasi warga bantaran Bengawan Solo, dan relokasi pasar Klitikan.
Meskipun, pemerintah daerah memenangkan di pengadilan dalam persoalan persengketaan tanah kata dia, mereka tidak harus langsung mengusir dengan paksa.
Namun, jika masyarakat tidak puas dari hasil keputusan pengadilan tersebut, mereka ditawarkan untuk melakukan banding misalnya.
"Cara pendekatan dengan masyarakat sangat penting agar tidak menimbulkan masalah baru. Jika mereka tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka ditawarkan untuk banding. Maka, bentrokan dapat dihindarkan," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya dalam menangani suatu permasalahan yang berbenturan dengan masyarakat di Kota Surakarta dapat dikatakan berhasil.
Bahkan, banyak dari daerah lain yang melakukan studi banding bagaimana caranya di kota ini melakukan relokasi PLK maupun pasar tidak menimbulkan masalah baru.
"Perlengkapan seperti alat pelindung, semuanya dimasukan ke gudang. Ada Satpol PP dari daerah lain yang meminta agar dilengkapi senjata api. Hal itu terlalu berlebihan," katanya.
Joko Widodo, mengatakan, Pemerintah Kota Surakarta melalui Satpol PP berangkat untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat harus dengan pikiran yang jernih.
Menurut Joko Widodo, Satpol PP Kota Surakarta setiap ada tugas yang berbenturan langsung dengan masyarakat harus dengan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
"Kita jangan berniat maju perang, tetapi bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik," katanya.
Menurut Wali Kota, pemerintah Kota Surakarta dalam menangani setiap masalah yang berhubungan dengan masyarakat seperti relokasi warga di bantaran Bengawan Solo, pasar Klithikan, dan PKL tidak menemui hambatan.
"Kita melakukan dialog dengan masyarakat untuk mencari jalan yang terbaik," katanya.
Bahkan, lanjut dia, jika dialog masih ada hambatan dengan sekelompok orang, maka dilakukan dengan cara personal.
Hal tersebut, kata wali kota, hasilnya sangat memuaskan. kenyataannya di Kota Surakarta setiap dilakukan pemindahan atau relokasi PKL, warga bantaran, dan pembangunan pasar tradisional tidak pernah ada masalah.
Menurut dia, jika pemkot menghadapi jalan buntu menghadapi masyarakat, maka pemkot baru akan menuju ke ranah hukum.
"Kita tidak pernah mengedepankan kekerasan. PKL jika barang daganganya diambil oleh Satpol PP akan marah karena hal itu merupakan aset mereka untuk mempertahanan hidupnya," katanya.
Menurut dia, dengan cara tersebut Pemkot Surakarta dalam mengembangkan pembangunan daerahnya tidak pernah terjadi gejolak sehingga perekonomian rakyat bisa berkembang.
"Hal itu, tentu saja akan banyak masuk para penanam modal di kota ini, secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
di Pos kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
JK: Peristiwa Priok Itu Kerusuhan, Bukan Konflik
Jakarta - Palang Merah Indonesia (PMI) menilai bentrokan antara aparat keamanan dan warga dalam upaya pembongkaran makam Mbah Priok adalah kerusuhan, bukan konflik. PMI juga siap membantu penyelesaian masalah tersebut dari sisi kemanusiaan.
"Ini adalah kekerasan dalam kerusuhan. Violence. Maka kita harus hati-hati menilainya. Banyak aspek-aspeknya. PMI tentu hanya berbicara dalam tataran kemanusiaan," ujar JK.
Hal itu dikatakan JK usai memimpin rapat dengan jajarannya di Kantor PMI Pusat, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (15/4/2010). Rapat digelar guna merespon permintaan Gubernur DKI Fauzi Bowo agar PMI ikut terlibat dalam penyelidikan kerusuhan Priok.
JK mengatakan, PMI selalu siap untuk memenuhi permintaan tugas kemanusiaan dari pihak manapun. Saat kerusuhan pecah kemarin, kata JK, PMI adalah instansi pertama datang untuk memberikan bantuan.
"Kita langsung kirim ambulan, dokter dan kantung darah. Ambulan kita malah ada yang kena pukul," kata JK.
JK menegaskan, PMI tidak akan memenuhi tugas-tugas di luar koridor kemanusiaan. Termasuk dalam hal mediasi yang pasti akan membicarakan aspek hukum keperdataan antara pihak ahli waris makam, PT Pelindo dan Pemprov DKI.
"Kita tidak bicara dalam tataran hukum, itu urusan pengadilan. PMI harus menjaga netralitasnya," kata JK.
"Ini adalah kekerasan dalam kerusuhan. Violence. Maka kita harus hati-hati menilainya. Banyak aspek-aspeknya. PMI tentu hanya berbicara dalam tataran kemanusiaan," ujar JK.
Hal itu dikatakan JK usai memimpin rapat dengan jajarannya di Kantor PMI Pusat, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (15/4/2010). Rapat digelar guna merespon permintaan Gubernur DKI Fauzi Bowo agar PMI ikut terlibat dalam penyelidikan kerusuhan Priok.
JK mengatakan, PMI selalu siap untuk memenuhi permintaan tugas kemanusiaan dari pihak manapun. Saat kerusuhan pecah kemarin, kata JK, PMI adalah instansi pertama datang untuk memberikan bantuan.
"Kita langsung kirim ambulan, dokter dan kantung darah. Ambulan kita malah ada yang kena pukul," kata JK.
JK menegaskan, PMI tidak akan memenuhi tugas-tugas di luar koridor kemanusiaan. Termasuk dalam hal mediasi yang pasti akan membicarakan aspek hukum keperdataan antara pihak ahli waris makam, PT Pelindo dan Pemprov DKI.
"Kita tidak bicara dalam tataran hukum, itu urusan pengadilan. PMI harus menjaga netralitasnya," kata JK.
Mbah Priok 'Hidup' Lagi?
Kerusuhan di kawasan Tanjung Priok berkaitan dengan upaya Satpol PP membersihkan lahan sekitar makam Mbah Priok mengingatkan orang pada kerusuhan di kawasan yang sama pada 1980-an.
Walaupun pemicunya berbeda, tapi banyak berkaitan dengan sikap dan tindakan aparat pemerintahan, khususnya Satpol PP, dalam berhubungan dengan rakyat kebanyakan. Kesan arogan, adigang-adigung-adiguno, sopo siro sopo ingsun (Jawa) yang secara ringkas bisa diartikan sebagai suatu tindakan sewenang-wenang pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan, cukup kuat dibalik peristiwa Priok tersebut.
“Hei, kerusuhan Priok, Rabu kemarin itu menandai Mbah Priok ‘hidup’ lagi,” celetuk seorang teman. Celakanya, aparat selalu mempunyai kuasa untuk menghindari tanggung jawab atas peristiwa Mbah Priok di atas dengan menyatakan bahwa tidak ada maksud dari aparat pemerintah menggusur makam Mbah Priok.
Mereka bahkan dengan enteng menyatakan bahwa makam Mbah Priok sebenarnya sudah tidak ada lagi di kawasan itu karena sudah pernah diserahterimakan Dinas Pariwisata dan ahli waris kepada PT Pelindo Jaya. Mereka, aparat itu, berdalih bahwa kerusuhan itu lebih karena rakyat salah paham dan salah informasi. Karena itu, aparat pemerintah dan Satpol PP tidak salah. Seolah kesalahpahaman rakyat dan ketidakakuratan informasi rakyat menjadi biang pemicu sehingga tidak perlu harus ada yang bertanggung jawab dan disalahkan.***
Kiranya di sini perlu semua pihak merenung ulang. Jika saja pemicu kasus Mbah Priok adalah kesalahanpahaman atau ketidakakuratan informasi yang diterima rakyat, pertanyaan yang perlu dijawab ialah mengapa bisa hal itu terjadi? Mengapa rakyat salah paham? Mengapa informasi yang diterima masyarakat lapis bawah itu tidak akurat? Dalam situasi seperti demikian, harus dimengerti bahwa bukanlah rakyat yang salah paham, melainkan aparatlah yang salah memahami cara berpikir dan cara merasa rakyat kebanyakan tersebut.
Di sinilah pentingnya kearifan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap perumusan kebijakan pemerintahan, dalam setiap komunikasi dengan rakyat dan dalam setiap eksekusi kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak. Jika karena rakyat kurang informasi atau salah mengerti, lalu rakyat bertindak anarkistis, merusak kendaraan dinas aparat, aparatlah yang harus bertanggung jawab karena gagal membuat rakyat mengerti dan memahami persoalan yang disengketakan.
Jika maksud pemerintah bukanlah hendak menggusur makam Mbah Priok, patut pertanyakan apa yang telah dilakukan jika rakyat kebanyakan memahami “serbuan” Satpol PP itu sebagai upaya menggusur makam pepunden yang mereka hormati. Ini jelas merupakan kecerobohan aparat dalam menyosialisasikan program-programnya. Apalagi jika rakyat yang memandang suci Mbah Priok itu sampai tidak mengerti jika kerangka Mbah Priok ternyata sudah dipindahkan dari lokasi yang disucikan itu justru lebih berbahaya karena rakyat bisa merasa telah ditipu.***
Peristiwa Mbah Priok itu menggambarkan suasana kepemerintahan ketika aparat penegak hukum merasa menjadi hukum itu sendiri, bertindak atas tafsirnya sendiri kepada rakyat yang mestinya dilindungi. Jika demikian, jika DPRD pun konon belum diajak dialog, peristiwa berdarah itu akan kembali terjadi. Aparat sering berdalih bahwa tindakannya atas suatu benda atau wilayah didasarkan pertimbangan yang rasional bagi kepentingan rakyat banyak.
Sayangnya, pertimbangan bagi kepentingan rakyat itu belum dengan baik didialogkan dengan rakyat sehingga mereka memahami dan mengerti yang untuk itu membutuhkan waktu cukup lama yang mungkin tidak ekonomis, tidak produktif, bahkan melelahkan. Jika demikianlah cara berpikir dan bertindak dari aparat pemerintahan, wajar jika harus dibayar dengan peristiwa Mbah Priok.
Kiranya perlu disadari bahwa aparat mestinya memahami betul bahwa mereka diberi tugas dan menerima wewenang untuk kepentingan dan dari rakyat banyak. Alasan bahwa makam Mbah Priok sudah diserahkan ke PT Pelindo Jaya, jika tanpa dipahami rakyat, justru bisa menjadi pemicu kemarahan masa yang lebih besar. Aparat menyatakan masyarakat telah salah informasi, itu menjadi penanda sang aparat telah gagal memahami peran, fungsi, wewenang, dan cara berpikir dan bertindak rakyat banyak yang harus mereka lindungi dan harus mereka layani.
Di sisi lain, peristiwa Mbah Priok, yang langsung dan tidak langsung, melibatkan emosi keagamaan itu juga seharusnya mendorong elite dan cendekiawan agama (Islam) untuk mengkaji ulang model dakwah dan komunikasi yang selama ini mereka lakukan dengan umat di lapis bawah. Lapisan elite keagamaan di tingkat nasional bisa dengan gampang mengambil jarak dari benda-benda dan kawasan yang disucikan oleh komunitas paling bawah, tapi tidak mudah bagi elite di tingkat kawasan itu.
Suatu benda atau wilayah yang disucikan itu memang dan mungkin merupakan benda dan wilayah rasional dan sekuler, tapi bagi rakyat suatu benda atau wilayah dianggap suci dan keramat dengan segala aura magis, politis, dan ekonomis, yang mestinya dilindungi aparat. Tidak gampang bagi rakyat lapis bawah itu untuk meredakan emosi kekeramatannya dengan menundanya besok hari lalu berdialog dengan kepala dingin karena ruhnya telah dicemarkan, dilecehkan, dan dicerabut dari kehidupannya.
Jika rakyat tanpa label itu diberi ruang untuk berbicara lantang, mungkin mereka akan berkata, ”Hai, orang-orang penting negeri ini, dengarlah kami setelah sekian lama kami mendengarmu!” Saatnya suara rakyat diperlakukan sebagai suara tuhan, bukan sekadar slogan praktik demokrasi, tapi sebagai ruh dari setiap tindakan berdemokrasi itu sendiri.
Atau, kita memang tidak pernah jera berbuat keliru, congkak, penuh gengsi, merasa benar sendiri lebih cerdas dan lebih pintar dibandingkan dengan rakyat kebanyakan sehingga Mbah Priok “bangkit kembali” melawan kesewenang- wenangan, konon seperti legenda yang hidup saat sang habib memasuki wilayah negeri ini berabad lalu di zaman koloni. Ketahuilah! Orang yang tampak biasa, rakyat kebanyakan yang tidak pernah makan sekolahan, seringkali lebih arif daripada lulusan perguruan tinggi ternama jika tanpa hati.
Abdul Munir Mulkhan
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Anggota Komnas HAM
Walaupun pemicunya berbeda, tapi banyak berkaitan dengan sikap dan tindakan aparat pemerintahan, khususnya Satpol PP, dalam berhubungan dengan rakyat kebanyakan. Kesan arogan, adigang-adigung-adiguno, sopo siro sopo ingsun (Jawa) yang secara ringkas bisa diartikan sebagai suatu tindakan sewenang-wenang pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan, cukup kuat dibalik peristiwa Priok tersebut.
“Hei, kerusuhan Priok, Rabu kemarin itu menandai Mbah Priok ‘hidup’ lagi,” celetuk seorang teman. Celakanya, aparat selalu mempunyai kuasa untuk menghindari tanggung jawab atas peristiwa Mbah Priok di atas dengan menyatakan bahwa tidak ada maksud dari aparat pemerintah menggusur makam Mbah Priok.
Mereka bahkan dengan enteng menyatakan bahwa makam Mbah Priok sebenarnya sudah tidak ada lagi di kawasan itu karena sudah pernah diserahterimakan Dinas Pariwisata dan ahli waris kepada PT Pelindo Jaya. Mereka, aparat itu, berdalih bahwa kerusuhan itu lebih karena rakyat salah paham dan salah informasi. Karena itu, aparat pemerintah dan Satpol PP tidak salah. Seolah kesalahpahaman rakyat dan ketidakakuratan informasi rakyat menjadi biang pemicu sehingga tidak perlu harus ada yang bertanggung jawab dan disalahkan.***
Kiranya di sini perlu semua pihak merenung ulang. Jika saja pemicu kasus Mbah Priok adalah kesalahanpahaman atau ketidakakuratan informasi yang diterima rakyat, pertanyaan yang perlu dijawab ialah mengapa bisa hal itu terjadi? Mengapa rakyat salah paham? Mengapa informasi yang diterima masyarakat lapis bawah itu tidak akurat? Dalam situasi seperti demikian, harus dimengerti bahwa bukanlah rakyat yang salah paham, melainkan aparatlah yang salah memahami cara berpikir dan cara merasa rakyat kebanyakan tersebut.
Di sinilah pentingnya kearifan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap perumusan kebijakan pemerintahan, dalam setiap komunikasi dengan rakyat dan dalam setiap eksekusi kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak. Jika karena rakyat kurang informasi atau salah mengerti, lalu rakyat bertindak anarkistis, merusak kendaraan dinas aparat, aparatlah yang harus bertanggung jawab karena gagal membuat rakyat mengerti dan memahami persoalan yang disengketakan.
Jika maksud pemerintah bukanlah hendak menggusur makam Mbah Priok, patut pertanyakan apa yang telah dilakukan jika rakyat kebanyakan memahami “serbuan” Satpol PP itu sebagai upaya menggusur makam pepunden yang mereka hormati. Ini jelas merupakan kecerobohan aparat dalam menyosialisasikan program-programnya. Apalagi jika rakyat yang memandang suci Mbah Priok itu sampai tidak mengerti jika kerangka Mbah Priok ternyata sudah dipindahkan dari lokasi yang disucikan itu justru lebih berbahaya karena rakyat bisa merasa telah ditipu.***
Peristiwa Mbah Priok itu menggambarkan suasana kepemerintahan ketika aparat penegak hukum merasa menjadi hukum itu sendiri, bertindak atas tafsirnya sendiri kepada rakyat yang mestinya dilindungi. Jika demikian, jika DPRD pun konon belum diajak dialog, peristiwa berdarah itu akan kembali terjadi. Aparat sering berdalih bahwa tindakannya atas suatu benda atau wilayah didasarkan pertimbangan yang rasional bagi kepentingan rakyat banyak.
Sayangnya, pertimbangan bagi kepentingan rakyat itu belum dengan baik didialogkan dengan rakyat sehingga mereka memahami dan mengerti yang untuk itu membutuhkan waktu cukup lama yang mungkin tidak ekonomis, tidak produktif, bahkan melelahkan. Jika demikianlah cara berpikir dan bertindak dari aparat pemerintahan, wajar jika harus dibayar dengan peristiwa Mbah Priok.
Kiranya perlu disadari bahwa aparat mestinya memahami betul bahwa mereka diberi tugas dan menerima wewenang untuk kepentingan dan dari rakyat banyak. Alasan bahwa makam Mbah Priok sudah diserahkan ke PT Pelindo Jaya, jika tanpa dipahami rakyat, justru bisa menjadi pemicu kemarahan masa yang lebih besar. Aparat menyatakan masyarakat telah salah informasi, itu menjadi penanda sang aparat telah gagal memahami peran, fungsi, wewenang, dan cara berpikir dan bertindak rakyat banyak yang harus mereka lindungi dan harus mereka layani.
Di sisi lain, peristiwa Mbah Priok, yang langsung dan tidak langsung, melibatkan emosi keagamaan itu juga seharusnya mendorong elite dan cendekiawan agama (Islam) untuk mengkaji ulang model dakwah dan komunikasi yang selama ini mereka lakukan dengan umat di lapis bawah. Lapisan elite keagamaan di tingkat nasional bisa dengan gampang mengambil jarak dari benda-benda dan kawasan yang disucikan oleh komunitas paling bawah, tapi tidak mudah bagi elite di tingkat kawasan itu.
Suatu benda atau wilayah yang disucikan itu memang dan mungkin merupakan benda dan wilayah rasional dan sekuler, tapi bagi rakyat suatu benda atau wilayah dianggap suci dan keramat dengan segala aura magis, politis, dan ekonomis, yang mestinya dilindungi aparat. Tidak gampang bagi rakyat lapis bawah itu untuk meredakan emosi kekeramatannya dengan menundanya besok hari lalu berdialog dengan kepala dingin karena ruhnya telah dicemarkan, dilecehkan, dan dicerabut dari kehidupannya.
Jika rakyat tanpa label itu diberi ruang untuk berbicara lantang, mungkin mereka akan berkata, ”Hai, orang-orang penting negeri ini, dengarlah kami setelah sekian lama kami mendengarmu!” Saatnya suara rakyat diperlakukan sebagai suara tuhan, bukan sekadar slogan praktik demokrasi, tapi sebagai ruh dari setiap tindakan berdemokrasi itu sendiri.
Atau, kita memang tidak pernah jera berbuat keliru, congkak, penuh gengsi, merasa benar sendiri lebih cerdas dan lebih pintar dibandingkan dengan rakyat kebanyakan sehingga Mbah Priok “bangkit kembali” melawan kesewenang- wenangan, konon seperti legenda yang hidup saat sang habib memasuki wilayah negeri ini berabad lalu di zaman koloni. Ketahuilah! Orang yang tampak biasa, rakyat kebanyakan yang tidak pernah makan sekolahan, seringkali lebih arif daripada lulusan perguruan tinggi ternama jika tanpa hati.
Abdul Munir Mulkhan
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Anggota Komnas HAM
-di Pos Kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Lampaui Prosedur, Komnas HAM Mulai Penyelidikan Kasus Priok
TEMPO Interaktif, Jakarta -- Tidak seperti biasanya yang harus melalui Paripurna DPR untuk memulai penyelidikan dugaan kasus pelanggaran HAM, untuk tragedi Tanjung Priok kali ini Komnas HAM berencana akan memulai penyelidikan pekan depan.
"Ada kebijakan khusus dalam kasus ini," kata Nur Kholis, Wakil Ketua Komnas HAM saat menjadi pembicara dalam diskusi di Cikini, siang ini.
Menurut Nurkholis, percepatan penyelidikan tersebut adalah kebijakan internal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ,"Karena kalau sesuai prosedural kita harus via paripurna yang memakan waktu tiga minggu, itu kita lampaui," jelas Nurkholis.
Nurkholis juga menjelaskan untuk tim penyelidik terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di ekseskusi Makam Mbah Priok ini belum secara resmi dibentuk,"Tapi Komisioner yang bekerja untuk itu sudah ada, staffnya juga sudah walau belum lengkap." lanjut Nur Kholis.
Salah satu dugaan pelanggaran yang membuat Komnas HAM bergerak untuk segera menyelidiki kasus Priuk adalah mengenai pemegang kendali ,"Seharusnya kendali dipegang oleh Polda, karena statusnya sudah merah," kata Nurkholis.
Status merah yang dimaksud oleh Nurkholis yaitu telah adanya kerusuhan yang menurut Prosedur Tetap Polri sudah harus ditangani langsung oleh Kepolisian Daerah setempat.
Sambil menunggu proses penyelidikan mengenai tindak kekerasan yang terjadi, sementara itu Komisi yang mengurus permasalahan hak asasi masih menitikberatkan perhatian kepada mediasi antara Pihak Ahli Waris dan Pelindo II."Kita fokuskan di mediasi dulu, setelah itu baru ke tahap penyelidikan dugaan pelanggaran HAM nya," tegas Nur Kholis.
- GUSTIDHA BUDIARTIE
di Pos Kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
"Ada kebijakan khusus dalam kasus ini," kata Nur Kholis, Wakil Ketua Komnas HAM saat menjadi pembicara dalam diskusi di Cikini, siang ini.
Menurut Nurkholis, percepatan penyelidikan tersebut adalah kebijakan internal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ,"Karena kalau sesuai prosedural kita harus via paripurna yang memakan waktu tiga minggu, itu kita lampaui," jelas Nurkholis.
Nurkholis juga menjelaskan untuk tim penyelidik terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di ekseskusi Makam Mbah Priok ini belum secara resmi dibentuk,"Tapi Komisioner yang bekerja untuk itu sudah ada, staffnya juga sudah walau belum lengkap." lanjut Nur Kholis.
Salah satu dugaan pelanggaran yang membuat Komnas HAM bergerak untuk segera menyelidiki kasus Priuk adalah mengenai pemegang kendali ,"Seharusnya kendali dipegang oleh Polda, karena statusnya sudah merah," kata Nurkholis.
Status merah yang dimaksud oleh Nurkholis yaitu telah adanya kerusuhan yang menurut Prosedur Tetap Polri sudah harus ditangani langsung oleh Kepolisian Daerah setempat.
Sambil menunggu proses penyelidikan mengenai tindak kekerasan yang terjadi, sementara itu Komisi yang mengurus permasalahan hak asasi masih menitikberatkan perhatian kepada mediasi antara Pihak Ahli Waris dan Pelindo II."Kita fokuskan di mediasi dulu, setelah itu baru ke tahap penyelidikan dugaan pelanggaran HAM nya," tegas Nur Kholis.
- GUSTIDHA BUDIARTIE
di Pos Kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Selasa, 13 April 2010
Berita Kesehatan ^^
Ketagihan Masturbasi, Apa Efeknya?
KOMPAS.com — Bukan rahasia lagi bila dorongan seks yang tidak tersalurkan bisa mengganggu kesehatan. Karena itu, masturbasi merupakan jalan keluar yang dianggap aman untuk meredakan gairah dan stres.
Sebenarnya kegiatan merangsang tubuh, khususnya organ intim, untuk memberi kepuasan seksual pada diri sendiri ini tidak berbahaya. Akan tetapi, kegiatan yang populer dengan sebutan seks swalayan ini juga punya efek samping yang buruk, mulai dari efek psikologis hingga menyebabkan ketagihan.
Salah satu dampak buruk masturbasi, menurut Dr Hernano Chavez, konsultan seks, adalah sulit mencapai klimaks saat berhubungan seks atau justru mempercepat ejakulasi atau ejakulasi dini.
"Dengan masturbasi, kita bisa mencapai orgasme sendiri. Lama-kelamaan otak akan terlatih untuk merespons sentuhan-sentuhan tangan sendiri dan mengurangi sensitivitas sentuhan yang berasal dari orang lain. Akibatnya, akan lebih sulit mencapai klimaks," kata Chavez, seperti dikutip situs askmen.com
Secara biologis, ketagihan masturbasi bisa memengaruhi otak dan zat-zat kimia dalam tubuh sehingga berpengaruh pada diproduksinya seks hormon secara berlebihan. Meski dampaknya pada tiap orang berbeda, masturbasi kronik ini bisa menyebabkan rasa lelah, sakit di bagian pelvic, sakit punggung, sakit di bagian testis, hingga rambut rontok.
Karena terbiasa memuaskan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain, dikhawatirkan seseorang akan lebih menyukai aktivitas seks sendiri dibandingkan dengan pasangan. Padahal, hubungan seks yang sehat seharusnya bisa memuaskan kedua belah pihak.
Pada orang yang belum menikah, masturbasi yang terlalu sering akan menyebabkan kompulsif masturbasi yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Ketidakseimbangan antara hasrat dan kebutuhan pribadi ini bisa menimbulkan rasa pusing dan ingin marah bila belum onani. Pada akhirnya ini akan mengganggu pekerjaan serta hubungan sosial dengan orang lain.
di Pos kan Oleh :
Samuel David Lee
21209554
1 EB 02
Minggu, 04 April 2010
KISAH TIGA POHON
Alkisah, tiga batang pohon tumbuh besar bersama dalam sebuah hutan. Suatu hari, ketiganya saling berbagi harapan dan impian.
Pohon pertama berkata, “Kelak aku ingin menjadi sebuah peti harta karun. Aku akan dipenuhi emas, perak dan berbagai batu permata, dan semua orang akan terpesona oleh keindahannya.”
Pohon kedua berkata, “Suatu hari kelak aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar hingga ke ujung-ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kokoh dan setiap orang akan merasa aman berada dalam naunganku.”
Akhirnya, pohon ketiga berkata, “Aku akan tumbuh besar menjadi pohon yang paling tinggi menjulang di hutan, di puncak bukit. Orang-orang akan terpesona memandangku dan berpikir betapa dekatnya aku dengan surga dan Tuhan. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa dan orang tak akan pernah melupakan keberadaanku.”
Beberapa tahun berlalu sejak mereka berdoa agar impian masing-masing terkabul. Kemudian datanglah sekelompok penebang pohon dan menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke seorang tukang kayu. Ia sangat senang sebab sangkanya ia akan dibuat menjadi sebuah peti harta karun yang elok. Tetapi doanya tampaknya sia-sia sebab si tukang kayu menjadikannya kotak tempat menaruh makanan ternak. Setelah dipenuhi jerami, ia ditempatkan di sebuah kandang hewan.
Pohon kedua dibawa ke sebuah galangan kapal. Sangkanya doanya menjadi kenyataan. Tetapi ia dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan kecil. Berakhir sudah impiannya untuk menjadi sebuah kapal besar yang mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung-ujung dunia.
Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dionggokkan begitu saja dalam sebuah gudang gelap.
Tahun berganti tahun dan ketiga pohon sudah melupakan impian mereka. Hingga suatu hari, sepasang suami-isteri tiba di kandang. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan membaringkan Bayinya di atas tumpukan jerami dalam palungan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang menyembah sang Bayi. Pohon pertama pun menjadi sadar bahwa di dalamnya ditempatkan Harta terbesar sepanjang masa.
Bertahun-tahun kemudian, sekolompok laki-laki naik ke atas sebuah perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar menerjang dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak akan cukup kuat melindungi mereka yang ada dalam naungannya. Tetapi seorang dari antara mereka berdiri dan berkata, “Diam! Tenanglah!” dan badai pun sekonyong-konyong reda. Sadarlah si pohon kedua bahwa ia telah mengangkut Raja atas segala raja.
Setelah bertahun-tahun dibiarkan tergolek dalam gelap, orang mengambil pohon ketiga. Ia dipanggul sepanjang jalan, sementara orang-orang menganiaya serta mencemooh Laki-laki yang memanggulnya. Akhirnya, tibalah mereka di puncak sebuah bukit. Orang banyak menyalibkan Laki-laki itu pada balok kayunya, hingga Ia wafat di sana, di puncak bukit. Pohon ketiga paham bahwa ia begitu dekat dengan Yesus Tuhan dan surga.
Untuk direnungkan:
Ketika keadaaan tidak seperti yang engkau inginkan, ketahuilah Tuhan memiliki rencana indah untukmu. Jika engkau percaya dan tetap setia pada-Nya, Ia akan melimpahkan rahmat-rahmat terbesar atasmu.
Ketiga pohon mendapatkan apa yang mereka mohonkan, tetapi tidak dengan cara seperti yang mereka bayangkan. Kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita, kita hanya perlu tahu bahwa rancangan-Nya bukanlah rancangan kita dan jalan-Nya bukanlah jalan kita. Dan, yakinlah bahwa jalan-Nya adalah selalu yang terbaik bagi kita.
Pohon pertama berkata, “Kelak aku ingin menjadi sebuah peti harta karun. Aku akan dipenuhi emas, perak dan berbagai batu permata, dan semua orang akan terpesona oleh keindahannya.”
Pohon kedua berkata, “Suatu hari kelak aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar hingga ke ujung-ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kokoh dan setiap orang akan merasa aman berada dalam naunganku.”
Akhirnya, pohon ketiga berkata, “Aku akan tumbuh besar menjadi pohon yang paling tinggi menjulang di hutan, di puncak bukit. Orang-orang akan terpesona memandangku dan berpikir betapa dekatnya aku dengan surga dan Tuhan. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa dan orang tak akan pernah melupakan keberadaanku.”
Beberapa tahun berlalu sejak mereka berdoa agar impian masing-masing terkabul. Kemudian datanglah sekelompok penebang pohon dan menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke seorang tukang kayu. Ia sangat senang sebab sangkanya ia akan dibuat menjadi sebuah peti harta karun yang elok. Tetapi doanya tampaknya sia-sia sebab si tukang kayu menjadikannya kotak tempat menaruh makanan ternak. Setelah dipenuhi jerami, ia ditempatkan di sebuah kandang hewan.
Pohon kedua dibawa ke sebuah galangan kapal. Sangkanya doanya menjadi kenyataan. Tetapi ia dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan kecil. Berakhir sudah impiannya untuk menjadi sebuah kapal besar yang mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung-ujung dunia.
Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dionggokkan begitu saja dalam sebuah gudang gelap.
Tahun berganti tahun dan ketiga pohon sudah melupakan impian mereka. Hingga suatu hari, sepasang suami-isteri tiba di kandang. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan membaringkan Bayinya di atas tumpukan jerami dalam palungan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang menyembah sang Bayi. Pohon pertama pun menjadi sadar bahwa di dalamnya ditempatkan Harta terbesar sepanjang masa.
Bertahun-tahun kemudian, sekolompok laki-laki naik ke atas sebuah perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar menerjang dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak akan cukup kuat melindungi mereka yang ada dalam naungannya. Tetapi seorang dari antara mereka berdiri dan berkata, “Diam! Tenanglah!” dan badai pun sekonyong-konyong reda. Sadarlah si pohon kedua bahwa ia telah mengangkut Raja atas segala raja.
Setelah bertahun-tahun dibiarkan tergolek dalam gelap, orang mengambil pohon ketiga. Ia dipanggul sepanjang jalan, sementara orang-orang menganiaya serta mencemooh Laki-laki yang memanggulnya. Akhirnya, tibalah mereka di puncak sebuah bukit. Orang banyak menyalibkan Laki-laki itu pada balok kayunya, hingga Ia wafat di sana, di puncak bukit. Pohon ketiga paham bahwa ia begitu dekat dengan Yesus Tuhan dan surga.
Untuk direnungkan:
Ketika keadaaan tidak seperti yang engkau inginkan, ketahuilah Tuhan memiliki rencana indah untukmu. Jika engkau percaya dan tetap setia pada-Nya, Ia akan melimpahkan rahmat-rahmat terbesar atasmu.
Ketiga pohon mendapatkan apa yang mereka mohonkan, tetapi tidak dengan cara seperti yang mereka bayangkan. Kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita, kita hanya perlu tahu bahwa rancangan-Nya bukanlah rancangan kita dan jalan-Nya bukanlah jalan kita. Dan, yakinlah bahwa jalan-Nya adalah selalu yang terbaik bagi kita.
"HAPPY EASTER 2010"
may GOD always Blessing US
^^
SAMUEL DAVID LEE
21209554
1 EB 02
may GOD always Blessing US
^^
SAMUEL DAVID LEE21209554
1 EB 02
Sabtu, 03 April 2010
ORGANISASI, KOORDINASI, WEWENANG DELEGASI DAN PENYUSUNAN PERSONALIA ORGANISASI
A. Pengantar
Banyak bentuk organisasi di masyarakat, misalnya negara, partai politik, perkumpulan masyarakat, bahkan bentuk organisasi yang paling kecil yaitu keluarga dan lain sebagainya. Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum, yaitu sebagai suatu lembaga atau fungsional, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, perwakilan pemerintah, perwakilan dagang, perkumpulan olah raga dan lain sebagainya, lainnya sebagai proses pengorganisasian pengalokasian dan penugasan para anggotanya untuk mencapai tujuan yang efektif.
Dalam bab ini akan dibahas mengenai organisasi, wewenang delegasi, koordinasi dan tentang manajemen, serta penyusunan personalia.
B. Definisi Organisasi (Organization)
Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya baik intern maupun ekstern. Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian.
James D. Mooney mengatakan “Organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersana, “ sedang Chester I. Bernard memberikan pengertian organisasi yaitu suatu system aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan.
Jadi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :
1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu :
1. Adanya tujuan bersama
2. Adanya kerjasama dua orang atau lebih
3. Adanya pembagian tugas
4. Adanya kehendak untuk bekerja sama
C. Struktur Organisasi
Didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi diolah. Struktur ini terdiri dari unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja.
Faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi yaitu :
1. Strategi organisasi pencapaian tujuan.
2. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan membedakan bentuk struktur organisasi.
3. Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka juga lingkungan sekitarnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur perusahaan.
4. Besarnya organisasi dan satuan kerjanya mempengaruhi struktur organisasi.
Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari :
1. Spesialisasi kegiatan
2. Koordinasi kegiatan
3. Standarisasi kegiatan
4. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan
5. Ukuran satuan kerja
D. Bentuk-bentuk Organisasi
Bagan organisasi memperlihatkan tentang susunan fungsi-fungsi dan departementasi yang menunjukkan hubungan kerja sama.
Bagan ini menggambarkan lima aspek utama suatu struktur organisasi, yaitu :
1. Pembagian kerja
2. Rantai perintah
3. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan
4. Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan
5. Tingkatan manajemen
Adapun cara penggambaran bagan struktur organisasi menurut Henry G. Hodges dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Bentuk Piramidal
2. Bentuk Vertikal
3. Bentuk Horisontal
4. Bentuk Melingkar
Bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan atas :
Organisasi Garis
Merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana, diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi.
Kebaikannya :
a. Kesatuan komando terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada pada satu tangan.
b. Garis komando berjalan secara tegas, karena pimpinan berhubungan langsung dengan bawahan.
c. Proses pengambilan keputusan cepat.
d. Karyawan yang memiliki kecakapan yang tinggi serta yang rendah dapat segera diketahui, juga karyawan yang rajin dan malas.
Rasa solidaritas tinggi.
Kelemahannya :
a. Seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja, apabila dia tidak mampu melaksanakan tugas maka seluruh organisasi akan terancam kehancuran.
b. Adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis.
c. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas.
Organisasi Garis dan Staf
Dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidang kepada pejabat pimpinan di dalam organisasi.
Kebaikannya :
a. Dapat digunakan dalam organisasi yang besar maupun kecil, serta apapun tujuan perusahaan.
b. Terdapatnya pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksana sebagai akibat adaya staf ahli.
c. Bakat yang berbeda yang dimiliki oleh setiap karyawan dapat ditentukan menjadi suatu spesiali-sasi.
d. Prinsip penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula.
e. Pengambilan keputusan dapat cepat walaupun banyak orang yang diajak berkonsultasi, karena pimpinan masih dalam satu tangan.
f. Koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas yang terperinci.
g. Semangat kerja bertambah besar karena pekerjaannya disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.
Kelemahannya :
a. Rasa solidaritas menjadi berkurang, karena karyawan menjadi tidak saling mengenal.
b. Perintah-perintah menjadi kabur dengan nasehat dari staf, karena atasan dengan staf dapat terjadi adanya perintah sendiri-sendiri padahal kewenangannya berbeda.
c. Kesatuan komando berkurang.
d. Koordinasi kurang baik pada tingkat staf dapat mengakibatkan adanya hambatan pelaksanaan tugas.
Organisasi Fungsional
Organisasi yang disusun atas dasar yang harus dilaksanakan. Organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas.
Kebaikannya :
a. Pembidangan tugas menjadi lebih jelas.
b. Spesialisasi karyawan lebih efektif dan dikembangkan.
c. Solidaritas kerja, semangat kerja karyawan tinggi.
d. Koordinasi berjalan lancar dan tertib.
Kelemahannya :
a. Karyawan terlalu memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja
b. Koordinasi menyeluruh sukar dilaksanakan.
c. Menimbulkan rasa kelompok yang sangat sempit dari bagian yang sama sehingga sering timbul konflik.
4. Organisasi Panitia
Organisasi dibentuk hanya untuk sementara waktu saja, setelah tugas selesai maka selesailah organisasi tersebut.
Kebaikannya :
a. Segala keputusan dipertimbangkan masak-masak dalam pembahasan yang dalam dan terperinci.
b. Kemungkinan pimpinan bertindak otoriter sangat kecil.
c. Koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu team.
Kelemahannya :
a. Proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut yang menghambat pelaksanaan tugas.
b. Tanggung jawabnya tidak jelas, karena tanggung jawabnya sama.
c. Kreatifitas karyawan terhambat dan sukar untuk dikembangkan, karena faktor kreatifitas lebih dipentingkan.
E. Organisasi Formal dan Informal
Ragam arti organisasi banyak sekali seperti organisasi statis, organisasi dinamis, organisasi formal, organisasi informal, organisasi tunggal, organisasi jamak, organisasi daerah, organisasi regional, organisasi negara, organisasi internasional dan lain sebagainya. Ada beberapa saja yang akan dibahas di sini, yaitu :
Organisasi Statis :
Yaitu gambaran skematis hubungan-hubungan kerjasama yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan.
Organisasi Dinamis :
Yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha merencanakan skema organisasi, mengadakan departementasi dan menetapkan wewenang, tugas dan tanggung jawab.
Organisasi Formal :
Yaitu sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dikoordinir untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara rasional.
Organisasi Informal :
Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak dikoordinir untuk mencapai tujuan yang disadari tapi akhirnya mempunyai tujuan bersama, dimana kedudukan dan fungsi-fungsi yang dilakukan tampak kabur.
F. Departementasi (Departementation)
Efesiensi kerja tergantung kepada keberhasilan integrasi satuan-satuan yang bermacam-macam dalam organisasi. Proses penentuan cara bagaimana kegiatan dikelompokkan disebutkan departementasi. Macam bentuk departementasi yaitu :
1. Departementasi Fungsional
Mengelompokkan fungsi yang sama atau kegiatan sejenis untuk membentuk satuan organisasi. Ini merupakan bentuk organisasi yang paling umum dan bentuk dasar departementasi.
Kebaikannya :
a. Pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama
b. Menciptakan efisiensi melalui spesialisasi
c. Memusatkan keahlian organisasi
d. Memungkinkan pengawasan mana-jemen puncak terhadap fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi.
Kelemahannya :
a. Menciptakan konflik antar fungsi
b. Adanya kemacetan pelaksanaan tugas
c. Umpan balik yang lambat
d. Memusatkan pada kepentingan tugasnya
e. Para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif.
2. Departemen Devisional
Dengan membagi divisi-divisi atas dasar produk, wilayah, langganan, dan proses, dimana tiap divisi merancang, memproduksi dan memasarkan produknya sendiri.
a. Struktur organisasi divisional atas dasar produk
Setiap departementasi bertanggung jawab atas suatu produk yang berhubungan. Struktur ini dipakai bila teknologi pemrosesan dan metode pemasaran sangat berbeda.
b. Struktur organisasi divisional atas dasar wilayah.
Pengelompokkan kegiatan atas dasar tempat dimana operasi berlokasi atau menjalankan usahanya. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, transportasi dan lain sebagainya.
c. Struktur organisasi divisional atas dasar langganan
Pengelompokkan kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan produk, terutama dalam kegiatan pengelompokkan penjualan, pelayanan.
G. Koordinasi (Coordination)
Untuk melihat kemampuan seorang manajer dalam memimpin dan melakukan koordinasi dilihat dari besar kecilnya jumlah bawahan yang ada dalam tanggung jawabnya, yang dikenal sebagai rentang manajemen. Koordinasi didefinisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan perusahaan dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para karyawannya, sebab tanpa ini setiap karyawan tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.
1. Pedoman Koordinasi :
a. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian, ingat bahwa organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang punya kebutuhan dan keinginan berbeda.
b. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.
c. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
d. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional, dengan ujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain.
2. Kebaikan dan Habatan Koordinasi yang Efektif
Kebaikan :
a. Beban tiap bagian tidak terlalu berat, karena adanya keseimbangan antar bagian.
b. Tiap bagian akan memperoleh infor-masi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan dan tahu peranan-nya masing-masing sehingga dapat memberikan saran dan komentar ter-hadap kemungkinan ketidak serasian antar bagian.
c. Skedul kerja saling terkait sehingga menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya.
Kelemahan :
a. Perbedaan tiap bagian dalam orientasi pencapaian tujuan.
b. Perbedaan dalam orientasi waktu
c. Perbedaan orientasi antar pribadi
d. Perbedaan dalam formalitas struktur
3. Pendekatan Untuk Mencapai Koordinasi yang Efektif
a. Menggunakan pendekatan teknik-teknik dasar manajemen yang berupa hirarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai dasar bertindak.
b. Meningkatkan koordinasi potensial bila tiap bagian saling tergantung satu dengan lainnya serta lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Koordinasi ini dapat ditingkatkan dengan melalui dua cara, yaitu :
1) Sistem informasi vertikal, penyaluran data-data melalui tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi ini bisa di dalam atau di luar lantai perintah.
2) Hubungan lateral (horizontal), dengan membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat dimana informasi diperlukan. Ada beberapa hubungan lateral :
- Hubungan langsung
- Hubungan kelompok langsung
- Hubungan silang
H. Rentang Manajemen (Span of Control)
Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Pengertian rentang manajemen dapat bermacam-macam ada yang mengatakan span of control, span of authority, span of attention atau span of supervition.
Berapa sebenarnya bawahan seorang manajer agar manajer dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Disini belum ada ketentuan yang pasti berapa seharusnya bawahan yang ada dalam tanggung jawabnya. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Ada dua alasan mengapa penentuan rentang yang baik dan tepat. Pertama rentang manejemen mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dan bawahan mereka. Kedua, adanya hubungan antara rentang manajemen dengan struktur organisasi, dimana semakin sempit tentang manajemen struktur organisasi akan berbentuk “tall” sedang rentang manajemen yang melebar akan membentuk struktur organisasi “flat” yang berarti tingaktan manajemen semakin sedikit.
I. Wewenang ( Authority )
Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi.
Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melalukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai T. Hani Handoko membagi wewenang dalam dua sumber, yaitu teori formal ( pandangan klasik ) dan teori penerimaan. Wewenang formal merupakan wewenang pemberian atau pelimpahan dari orang lain. Wewenang ini berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Berdasarkan teori penerimaan ( acceptance theory of authority ) wewenang timbul hanya bila hal diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima ( reciver ).
Chester Bamard mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi :
1. Memahami kominikasi tersebut
2. Tidak menyimpang dari tujuan organisasi
3. tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi
4. mampu secara mental dan phisik untuk mengikutinya.
Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat di taati oleh bawahan maka diperlukan adannya.
1. Kekuasaan ( power ) yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut, dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, keputusan. Menurut jenisnya kekuasaan dibagi menjadi dua yaitu :
a. Kekuasaan posisi ( position power ) yang didapat dari wewenang formal, besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang menduduki posisi tersebut.
b. Kekuasaan pribadi ( personal power ) berasal dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek dan merasa terikat pada pimpinan.
Menurut sumbernya wewenang dibagi menjadi :
1. Kekuasaan balas jasa ( reward power ) berupa uang, suaka, perkembangan karier dan sebagainya yang diberikan untuk melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya.
2. Kekuasaan paksaan ( Coercive power ) berasal dari apa yang dirasakan oleh seseorang bahwa hukuman ( dipecat, ditegur, dan sebagainya ) akan diterima bila tidak melakukan perintah,
3. Kekuasaan sah ( legitimate power ) Berkembang dari nilai-nilai intern karena seseorang tersebut telah diangkat sebagai pemimpinnya.
4. Kekuasaan pengendalian informasi ( control of information power ) berasal dari pengetahuan yang tidak dipercaya orang lain, ini dilakukan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.
5. Kekuasaan panutan ( referent power ) didasarkan atas identifikasi orang dengan pimpinan dan menjadikannya sebagai panutan.
6. Kekuasaan ahli ( expert power ) yaitu keahlian atau ilmu pengetahuan seseorang dalam bidangnya.
2. Tanggung jawab dan akuntabilitas tanggung jawab ( responsibility yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang dari atasannya. Akuntability yaitu permintaan pertanggung jawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Yang penting untuk diperhatikan bahwa wewenang yang diberikan harus sama dengan besarnya tanggung jawab yang akan diberikan dan diberikan kebebasan dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil.
3. Pengaruh ( influence ) yaitu transaksi dimana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan dan menghukum, pemilikan informasi lengkap juga penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik.
J. Lini Dan Staf
Staf tugasnya memberi layanan dan nasehat kepada manajer dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Staf di dalam melaksanakan fungsinya tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama perusahaan atau organisasi.
Tugas yang dilakukan oleh ini merupakan tugas-tugas pokok dari suatu organisasi atau perusahaan. Dalam pengetatan yang harus dibuat oleh organisasi dalam saat yang kritis ditentukan oleh pilihan terhadap departemen lini atau staff ini tergantung dari situasi yang dihadapi.
Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai taf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuisioner, metode observasi, metode wawancara atau dengan menggabungkan ketiganya. Baishline mengajukan enam pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh seorang staf yaitu :
1. Pengetahuan yang luas tempat diamana dia bekerja
2. Punya sifat kesetiaan tenaga yang besar, kesehatan yang baik, inisiatif, pertimbangan yang baik dan kepandaian yang ramah.
3. Punya semangat kerja sama yang ramah
4. Kestabilan emosi dan tingkat laku yang sopan.
5. Kesederhanaan
6. Kemauan baik dan optimis
Kualifikasi utama yaitu memiliki keahlian pada bidangnya dan punya loyalitas yang tinggi. Konsekkuensi organisasi yang menggunakan staf yaitu menambah biaya administrasi struktur orgasisasi menjadi komplek dan kekuasaan, tanggung jawab serta akuntabilitas.
Wewenang lini ( Lini Authority )
Yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya, wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi.
Wewenang Staf ( Staff authority )
Yaitu hak para staf atau spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi konsultasi pada personalia lini.
Hal yang perlu diperintahkan dalam mendelegasikan suatu kegiatan kepada orang yang ditunjuk yaitu:
1. Menetapkan dan memberikan tujuan serta kegiatan yang akan dilakukan
2. Melimpahkan sebagian wewenangnya kepada orang yang di tunjuk
3. Orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan.
4. Menerima hasil pertanggung jawaban bawahan atas kegiatan yang dilimpahkan.
K. Sentralisasi Dan Desentralisasi
Sentralisasi berarti ada pemutusan dalam pendelegasian wewenang pada tingkat atas, sedangkan desentralisasi berhubungan dengan sampai dimana manajer melimpahkan wewenangnya kepada bawahan, apakah hanya sampai kepala bagian, kepala devisi atau kepala cabang dan lain sebagainya.
Ternyata dengan desentralisasi tugas dan wewenang semua kegiatan dimonitor secara cepat dan tepat. Ada faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi yaitu :
1. Filsafat manajemen
2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi
3. Startegi dan lingkungan organisasi
4. Penyebaran geografis organisasi
5. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif
6. Keanekaragaman produk dan jasa
7. Karakteristik organisasi lainnya.
8. Kualitas manajer
L. Penyusunan Personalia ( Staffing )
Proses Penyusunan Personalia
Fungsi ini dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan, yaitu lingkungan eksternal yaitu semua faktor diluar organisasi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi organisasi dan lingkungan internal yaitu semua factor di dalam organisasi.
Proses penyusunan personalia terdiri atas :
1. Perencanaan sumber daya manusia
2. Penarikan tenaga kerja
3. Penyeleksian tenaga kerja
4. Pengenalan dan orientasi organisasi
5. Latihan dan pengembangan karyawan
6. Penilaian pelaksanaan kerja karyawan
7. Pemberian balas jasa dan penghargaan
8. Perencanaan dan pengembangan karier.
Banyak bentuk organisasi di masyarakat, misalnya negara, partai politik, perkumpulan masyarakat, bahkan bentuk organisasi yang paling kecil yaitu keluarga dan lain sebagainya. Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum, yaitu sebagai suatu lembaga atau fungsional, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, perwakilan pemerintah, perwakilan dagang, perkumpulan olah raga dan lain sebagainya, lainnya sebagai proses pengorganisasian pengalokasian dan penugasan para anggotanya untuk mencapai tujuan yang efektif.
Dalam bab ini akan dibahas mengenai organisasi, wewenang delegasi, koordinasi dan tentang manajemen, serta penyusunan personalia.
B. Definisi Organisasi (Organization)
Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya baik intern maupun ekstern. Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian.
James D. Mooney mengatakan “Organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersana, “ sedang Chester I. Bernard memberikan pengertian organisasi yaitu suatu system aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan.
Jadi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :
1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu :
1. Adanya tujuan bersama
2. Adanya kerjasama dua orang atau lebih
3. Adanya pembagian tugas
4. Adanya kehendak untuk bekerja sama
C. Struktur Organisasi
Didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi diolah. Struktur ini terdiri dari unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja.
Faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi yaitu :
1. Strategi organisasi pencapaian tujuan.
2. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan membedakan bentuk struktur organisasi.
3. Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka juga lingkungan sekitarnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur perusahaan.
4. Besarnya organisasi dan satuan kerjanya mempengaruhi struktur organisasi.
Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari :
1. Spesialisasi kegiatan
2. Koordinasi kegiatan
3. Standarisasi kegiatan
4. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan
5. Ukuran satuan kerja
D. Bentuk-bentuk Organisasi
Bagan organisasi memperlihatkan tentang susunan fungsi-fungsi dan departementasi yang menunjukkan hubungan kerja sama.
Bagan ini menggambarkan lima aspek utama suatu struktur organisasi, yaitu :
1. Pembagian kerja
2. Rantai perintah
3. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan
4. Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan
5. Tingkatan manajemen
Adapun cara penggambaran bagan struktur organisasi menurut Henry G. Hodges dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Bentuk Piramidal
2. Bentuk Vertikal
3. Bentuk Horisontal
4. Bentuk Melingkar
Bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan atas :
Organisasi Garis
Merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana, diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi.
Kebaikannya :
a. Kesatuan komando terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada pada satu tangan.
b. Garis komando berjalan secara tegas, karena pimpinan berhubungan langsung dengan bawahan.
c. Proses pengambilan keputusan cepat.
d. Karyawan yang memiliki kecakapan yang tinggi serta yang rendah dapat segera diketahui, juga karyawan yang rajin dan malas.
Rasa solidaritas tinggi.
Kelemahannya :
a. Seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja, apabila dia tidak mampu melaksanakan tugas maka seluruh organisasi akan terancam kehancuran.
b. Adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis.
c. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas.
Organisasi Garis dan Staf
Dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidang kepada pejabat pimpinan di dalam organisasi.
Kebaikannya :
a. Dapat digunakan dalam organisasi yang besar maupun kecil, serta apapun tujuan perusahaan.
b. Terdapatnya pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksana sebagai akibat adaya staf ahli.
c. Bakat yang berbeda yang dimiliki oleh setiap karyawan dapat ditentukan menjadi suatu spesiali-sasi.
d. Prinsip penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula.
e. Pengambilan keputusan dapat cepat walaupun banyak orang yang diajak berkonsultasi, karena pimpinan masih dalam satu tangan.
f. Koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas yang terperinci.
g. Semangat kerja bertambah besar karena pekerjaannya disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.
Kelemahannya :
a. Rasa solidaritas menjadi berkurang, karena karyawan menjadi tidak saling mengenal.
b. Perintah-perintah menjadi kabur dengan nasehat dari staf, karena atasan dengan staf dapat terjadi adanya perintah sendiri-sendiri padahal kewenangannya berbeda.
c. Kesatuan komando berkurang.
d. Koordinasi kurang baik pada tingkat staf dapat mengakibatkan adanya hambatan pelaksanaan tugas.
Organisasi Fungsional
Organisasi yang disusun atas dasar yang harus dilaksanakan. Organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas.
Kebaikannya :
a. Pembidangan tugas menjadi lebih jelas.
b. Spesialisasi karyawan lebih efektif dan dikembangkan.
c. Solidaritas kerja, semangat kerja karyawan tinggi.
d. Koordinasi berjalan lancar dan tertib.
Kelemahannya :
a. Karyawan terlalu memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja
b. Koordinasi menyeluruh sukar dilaksanakan.
c. Menimbulkan rasa kelompok yang sangat sempit dari bagian yang sama sehingga sering timbul konflik.
4. Organisasi Panitia
Organisasi dibentuk hanya untuk sementara waktu saja, setelah tugas selesai maka selesailah organisasi tersebut.
Kebaikannya :
a. Segala keputusan dipertimbangkan masak-masak dalam pembahasan yang dalam dan terperinci.
b. Kemungkinan pimpinan bertindak otoriter sangat kecil.
c. Koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu team.
Kelemahannya :
a. Proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut yang menghambat pelaksanaan tugas.
b. Tanggung jawabnya tidak jelas, karena tanggung jawabnya sama.
c. Kreatifitas karyawan terhambat dan sukar untuk dikembangkan, karena faktor kreatifitas lebih dipentingkan.
E. Organisasi Formal dan Informal
Ragam arti organisasi banyak sekali seperti organisasi statis, organisasi dinamis, organisasi formal, organisasi informal, organisasi tunggal, organisasi jamak, organisasi daerah, organisasi regional, organisasi negara, organisasi internasional dan lain sebagainya. Ada beberapa saja yang akan dibahas di sini, yaitu :
Organisasi Statis :
Yaitu gambaran skematis hubungan-hubungan kerjasama yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan.
Organisasi Dinamis :
Yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha merencanakan skema organisasi, mengadakan departementasi dan menetapkan wewenang, tugas dan tanggung jawab.
Organisasi Formal :
Yaitu sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dikoordinir untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara rasional.
Organisasi Informal :
Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak dikoordinir untuk mencapai tujuan yang disadari tapi akhirnya mempunyai tujuan bersama, dimana kedudukan dan fungsi-fungsi yang dilakukan tampak kabur.
F. Departementasi (Departementation)
Efesiensi kerja tergantung kepada keberhasilan integrasi satuan-satuan yang bermacam-macam dalam organisasi. Proses penentuan cara bagaimana kegiatan dikelompokkan disebutkan departementasi. Macam bentuk departementasi yaitu :
1. Departementasi Fungsional
Mengelompokkan fungsi yang sama atau kegiatan sejenis untuk membentuk satuan organisasi. Ini merupakan bentuk organisasi yang paling umum dan bentuk dasar departementasi.
Kebaikannya :
a. Pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama
b. Menciptakan efisiensi melalui spesialisasi
c. Memusatkan keahlian organisasi
d. Memungkinkan pengawasan mana-jemen puncak terhadap fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi.
Kelemahannya :
a. Menciptakan konflik antar fungsi
b. Adanya kemacetan pelaksanaan tugas
c. Umpan balik yang lambat
d. Memusatkan pada kepentingan tugasnya
e. Para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif.
2. Departemen Devisional
Dengan membagi divisi-divisi atas dasar produk, wilayah, langganan, dan proses, dimana tiap divisi merancang, memproduksi dan memasarkan produknya sendiri.
a. Struktur organisasi divisional atas dasar produk
Setiap departementasi bertanggung jawab atas suatu produk yang berhubungan. Struktur ini dipakai bila teknologi pemrosesan dan metode pemasaran sangat berbeda.
b. Struktur organisasi divisional atas dasar wilayah.
Pengelompokkan kegiatan atas dasar tempat dimana operasi berlokasi atau menjalankan usahanya. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, transportasi dan lain sebagainya.
c. Struktur organisasi divisional atas dasar langganan
Pengelompokkan kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan produk, terutama dalam kegiatan pengelompokkan penjualan, pelayanan.
G. Koordinasi (Coordination)
Untuk melihat kemampuan seorang manajer dalam memimpin dan melakukan koordinasi dilihat dari besar kecilnya jumlah bawahan yang ada dalam tanggung jawabnya, yang dikenal sebagai rentang manajemen. Koordinasi didefinisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan perusahaan dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para karyawannya, sebab tanpa ini setiap karyawan tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.
1. Pedoman Koordinasi :
a. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian, ingat bahwa organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang punya kebutuhan dan keinginan berbeda.
b. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.
c. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
d. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional, dengan ujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain.
2. Kebaikan dan Habatan Koordinasi yang Efektif
Kebaikan :
a. Beban tiap bagian tidak terlalu berat, karena adanya keseimbangan antar bagian.
b. Tiap bagian akan memperoleh infor-masi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan dan tahu peranan-nya masing-masing sehingga dapat memberikan saran dan komentar ter-hadap kemungkinan ketidak serasian antar bagian.
c. Skedul kerja saling terkait sehingga menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya.
Kelemahan :
a. Perbedaan tiap bagian dalam orientasi pencapaian tujuan.
b. Perbedaan dalam orientasi waktu
c. Perbedaan orientasi antar pribadi
d. Perbedaan dalam formalitas struktur
3. Pendekatan Untuk Mencapai Koordinasi yang Efektif
a. Menggunakan pendekatan teknik-teknik dasar manajemen yang berupa hirarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai dasar bertindak.
b. Meningkatkan koordinasi potensial bila tiap bagian saling tergantung satu dengan lainnya serta lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Koordinasi ini dapat ditingkatkan dengan melalui dua cara, yaitu :
1) Sistem informasi vertikal, penyaluran data-data melalui tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi ini bisa di dalam atau di luar lantai perintah.
2) Hubungan lateral (horizontal), dengan membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat dimana informasi diperlukan. Ada beberapa hubungan lateral :
- Hubungan langsung
- Hubungan kelompok langsung
- Hubungan silang
H. Rentang Manajemen (Span of Control)
Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Pengertian rentang manajemen dapat bermacam-macam ada yang mengatakan span of control, span of authority, span of attention atau span of supervition.
Berapa sebenarnya bawahan seorang manajer agar manajer dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Disini belum ada ketentuan yang pasti berapa seharusnya bawahan yang ada dalam tanggung jawabnya. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Ada dua alasan mengapa penentuan rentang yang baik dan tepat. Pertama rentang manejemen mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dan bawahan mereka. Kedua, adanya hubungan antara rentang manajemen dengan struktur organisasi, dimana semakin sempit tentang manajemen struktur organisasi akan berbentuk “tall” sedang rentang manajemen yang melebar akan membentuk struktur organisasi “flat” yang berarti tingaktan manajemen semakin sedikit.
I. Wewenang ( Authority )
Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi.
Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melalukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai T. Hani Handoko membagi wewenang dalam dua sumber, yaitu teori formal ( pandangan klasik ) dan teori penerimaan. Wewenang formal merupakan wewenang pemberian atau pelimpahan dari orang lain. Wewenang ini berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Berdasarkan teori penerimaan ( acceptance theory of authority ) wewenang timbul hanya bila hal diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima ( reciver ).
Chester Bamard mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi :
1. Memahami kominikasi tersebut
2. Tidak menyimpang dari tujuan organisasi
3. tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi
4. mampu secara mental dan phisik untuk mengikutinya.
Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat di taati oleh bawahan maka diperlukan adannya.
1. Kekuasaan ( power ) yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut, dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, keputusan. Menurut jenisnya kekuasaan dibagi menjadi dua yaitu :
a. Kekuasaan posisi ( position power ) yang didapat dari wewenang formal, besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang menduduki posisi tersebut.
b. Kekuasaan pribadi ( personal power ) berasal dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek dan merasa terikat pada pimpinan.
Menurut sumbernya wewenang dibagi menjadi :
1. Kekuasaan balas jasa ( reward power ) berupa uang, suaka, perkembangan karier dan sebagainya yang diberikan untuk melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya.
2. Kekuasaan paksaan ( Coercive power ) berasal dari apa yang dirasakan oleh seseorang bahwa hukuman ( dipecat, ditegur, dan sebagainya ) akan diterima bila tidak melakukan perintah,
3. Kekuasaan sah ( legitimate power ) Berkembang dari nilai-nilai intern karena seseorang tersebut telah diangkat sebagai pemimpinnya.
4. Kekuasaan pengendalian informasi ( control of information power ) berasal dari pengetahuan yang tidak dipercaya orang lain, ini dilakukan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.
5. Kekuasaan panutan ( referent power ) didasarkan atas identifikasi orang dengan pimpinan dan menjadikannya sebagai panutan.
6. Kekuasaan ahli ( expert power ) yaitu keahlian atau ilmu pengetahuan seseorang dalam bidangnya.
2. Tanggung jawab dan akuntabilitas tanggung jawab ( responsibility yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang dari atasannya. Akuntability yaitu permintaan pertanggung jawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Yang penting untuk diperhatikan bahwa wewenang yang diberikan harus sama dengan besarnya tanggung jawab yang akan diberikan dan diberikan kebebasan dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil.
3. Pengaruh ( influence ) yaitu transaksi dimana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan dan menghukum, pemilikan informasi lengkap juga penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik.
J. Lini Dan Staf
Staf tugasnya memberi layanan dan nasehat kepada manajer dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Staf di dalam melaksanakan fungsinya tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama perusahaan atau organisasi.
Tugas yang dilakukan oleh ini merupakan tugas-tugas pokok dari suatu organisasi atau perusahaan. Dalam pengetatan yang harus dibuat oleh organisasi dalam saat yang kritis ditentukan oleh pilihan terhadap departemen lini atau staff ini tergantung dari situasi yang dihadapi.
Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai taf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuisioner, metode observasi, metode wawancara atau dengan menggabungkan ketiganya. Baishline mengajukan enam pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh seorang staf yaitu :
1. Pengetahuan yang luas tempat diamana dia bekerja
2. Punya sifat kesetiaan tenaga yang besar, kesehatan yang baik, inisiatif, pertimbangan yang baik dan kepandaian yang ramah.
3. Punya semangat kerja sama yang ramah
4. Kestabilan emosi dan tingkat laku yang sopan.
5. Kesederhanaan
6. Kemauan baik dan optimis
Kualifikasi utama yaitu memiliki keahlian pada bidangnya dan punya loyalitas yang tinggi. Konsekkuensi organisasi yang menggunakan staf yaitu menambah biaya administrasi struktur orgasisasi menjadi komplek dan kekuasaan, tanggung jawab serta akuntabilitas.
Wewenang lini ( Lini Authority )
Yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya, wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi.
Wewenang Staf ( Staff authority )
Yaitu hak para staf atau spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi konsultasi pada personalia lini.
Hal yang perlu diperintahkan dalam mendelegasikan suatu kegiatan kepada orang yang ditunjuk yaitu:
1. Menetapkan dan memberikan tujuan serta kegiatan yang akan dilakukan
2. Melimpahkan sebagian wewenangnya kepada orang yang di tunjuk
3. Orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan.
4. Menerima hasil pertanggung jawaban bawahan atas kegiatan yang dilimpahkan.
K. Sentralisasi Dan Desentralisasi
Sentralisasi berarti ada pemutusan dalam pendelegasian wewenang pada tingkat atas, sedangkan desentralisasi berhubungan dengan sampai dimana manajer melimpahkan wewenangnya kepada bawahan, apakah hanya sampai kepala bagian, kepala devisi atau kepala cabang dan lain sebagainya.
Ternyata dengan desentralisasi tugas dan wewenang semua kegiatan dimonitor secara cepat dan tepat. Ada faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi yaitu :
1. Filsafat manajemen
2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi
3. Startegi dan lingkungan organisasi
4. Penyebaran geografis organisasi
5. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif
6. Keanekaragaman produk dan jasa
7. Karakteristik organisasi lainnya.
8. Kualitas manajer
L. Penyusunan Personalia ( Staffing )
Proses Penyusunan Personalia
Fungsi ini dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan, yaitu lingkungan eksternal yaitu semua faktor diluar organisasi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi organisasi dan lingkungan internal yaitu semua factor di dalam organisasi.
Proses penyusunan personalia terdiri atas :
1. Perencanaan sumber daya manusia
2. Penarikan tenaga kerja
3. Penyeleksian tenaga kerja
4. Pengenalan dan orientasi organisasi
5. Latihan dan pengembangan karyawan
6. Penilaian pelaksanaan kerja karyawan
7. Pemberian balas jasa dan penghargaan
8. Perencanaan dan pengembangan karier.
Langganan:
Postingan (Atom)